Koran Cirebon Group


Diterbitkan Oleh :PT. ARJUNA TARUNAKARYA

Berdasarkan : UU No. 40. Tentang PERS

Oleh : YAYASAN JASMINE PERSADA INDONESIA

SK. Menkumham : No. AHU : 00283.50.102014

SK Pendirian :Akta No. 15 Tanggal 17-04-2014





Pendiri : Agus Manurung, SH.MH., Asih Mintarsih / Firda, Sudiaji


Penasihat : Agus Manurung, SH.MH., Dr. H. Diding Syafrudin


Penasihat Hukum : Dr.Lusia Sulastri S.H.M.H (Jasmine)


Pemimpin Umum : Firda


Pemimpin Perusahaan : Asih Mintarsih


Pemimpin RedaksI : Sudiaji


Dewan Redaksi : Dr. H. Diding Syarifudin H. Moch Carkim, Darma Kusuma Asih Mintarsih, Sudi Aji, Lian Lubis, Ferry Rusdiono


Redaktur : Agus Budiman


Editor : Iman Suparman, Betran Ernowo


Korlap : Agus Tri


Sekertaris Redaksi : Mala Sari Wangi


Staff Redaksi : Muali, Azis Kurniawan


Pemasaran : Iip Anipah, Nex Pusman Fitri


Layout : Jegrog


Korwil : Uud Nurul Huda

KABIRO KORAN CIREBON


Kota Cirebon : Nando


Kabupaten Cirebon : Suwandi


Cirebon Timur :


Cirebon Barat : Jaeni


Indramayu :Parto


Kuningan : IR. Iwan Yulistiawan,Kodir Danu Wijaya


Majalengka : Dede Sukmara,


Banten : Asmari Abdulrrochim


Subang : Gusman


Garut :Beni Nugraha AMD.KD


Bengkulu :Desmi Herawati


Tegal :Fahrizal



WARTAWAN KORAN CIREBON


Kota Cirebon : Tatang,Febri, Agusra Efendi, Prayoga


Kab. Cirebon :Agus Irnawan, Karnadi, Sugiarno, Nurhendi


Subang :Arthur


Kuningan : Valeriana, Renaldo Ernowo


Majalengka : Uung Maskur,S Dede Suhardi, Didin fachrudin, Ade Prayitno, Haryanto


Indramayu :Muhamad Lutfi, Sugono


Jawa Tengah : Tuti Setiawati


Jakarta (Wilayah Liputan KPK, Kementerian dll) : Dade


Bandung : Jamaludin


Bekasi :Novianto Kurniawan


Bengkulu : Keno Helwan

Cianjur : Moh. Arfin Yusuf

No. Rek BRI : 4130-01-012390-53-1

Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan :

Jl. Sudirman - Taman Kota Ciperna Blok B.2 Kav 1-2 Ciperna - Kec. Talun Kab. Cirebon

Telp : 081321300641 - 085974029828

Percetakan : CV. Angkasa & Brother

Isi di luar tanggung jawab percetakan

Pengiriman Berita :redaksikorancirebon@gmail.com

koranecirebon@gmail.com

Iklan dan Pemasaran :

Navigation
Berita Terkini // Lihat Semua 

FORUM REMBUK MASYARAKAT DESA PASIR MASIH PERTANYAKAN TANAH ASET DESA YANG DIDUGA KUAT RAIB

KORAN CIREBON  (MAJALENGKA).Sampai saat ini Agustus 2020 warga Desa Pasir Kecamatan Palasah Majalengka masih diduga Rancu terkait adanya Tanah Aset Desa yang diduga kuat Raib,semua itu 
berawal dari banyaknya permasalahan indikasi pelanggaran aturan yang dilakukan oleh Pemdes Pasir Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka terkait diduga kuat adanya  pelanggaran Administrasi dan tidak adanya transparansi dari Pemerintah desa kepada  warganya khususnya yang tergabung dalam Forum Rembuk Masyarakat Desa Pasir saat meminta audiensi kepada BPD dan Kepala Desa Pasir.

Pada hal audiensi warga dengan BPD dan kepala Desa Pasir telah dilaksanakan empat kali dalam kurun waktu Tahun 2017-2020,dari semua permasalahannya salah satu yang menjadi perhatian banyak pihak yaitu persoalan indikasi hilangnya tanah aset desa seperti yang dituturkan oleh Koordinator umum Forum Rembuk Masyarakat Desa Pasir Rudi Ruhyadi.

"Dalam audiensi ada Tujuh item yang kami pertanyakan kepada BPD dan Kades  Pasir hal-hal yang terkait dengan diduga adanya diskriminasi dalam pelayanan publik, indikasi pelanggaran UU No. 6 Tahun 2014, diantaranya tidak adanya transparansi anggaran dan yang terakhir  diduga perihal tanggung jawab pemdes pasir dalam pengelolaan aset desa terkait adanya indikasi hilangnya tanah aset desa di area Balong Dayeuh Dusun Margamulya.

Dalam audiensi kami tidak mendapat kejelasan atau jawaban dari kades diduga tidak faktual dan tidak proporsional".

Alih-alih yang ada malah mendapatkan penjelasan  tentang diduga indikasi hilangnya tanah aset desa,anehnya justru persoalannya sekarang malah berbuntut dilaporkannya Dedi Suhendi salah seorang perwakilan Forum Rembuk di audiensi antara Pemdes Pasir dengan warganya, ironisnya kini persoalan semakin bertambah dengan adanya patok BPN yang dibuat beberapa minggu setelah audiensi yang malah memakan tanah aset desa.

Diduga tanah tersebut Lebih luas dari luasan yang dipertanyakan oleh warga dalam audiensi, apalagi ditanah tersebut yang dipatok oleh BPN sebagai klaim tanah Lilis Sugiarti yang saat ini terdapat bangunan kios BUMDES yang dibangun dengan Dana APBN.

 Dalam hal ini
yang direalisasikan sebagai Dana Desa (DD)
Dedi Suhendi anggota Forum Rembuk Masyarakat Desa Pasir yang berdomisili di dusun Margamulya telah dilaporkan oleh Lilis Sugiarti (mengaku pemilik tanah yang berbatasan dengan Aset desa yang dipertanyakan oleh warga) per tanggal 20 Februari 2020 dengan tuduhan dugaan pencemaran nama baik.

Dedi Suhendi telah menjalani tiga kali pemeriksaan dan mulai dikenakan wajib lapor seminggu dua kali per tanggal 25 Juni 2020 s/d berita ini diturunkan.

Bahkan seorang warga yang berstatus mahasiswa berinisial DMA memberikan tanggapan tentang hal ini:
"Pelaporan Dedi Suhendi ke Polres Majalengka oleh Lilis Sugiarti merupakan bentuk pembungkaman terhadap aspirasi warga, bagaimana bisa? warga yang peduli dengan desanya sendiri yang menanyakan diduga  indikasi hilang atau Raibnya tanah aset desa malah berakhir dengan dilaporkan ke Polisi.

Apalagi permasalahan kriminalisasi warga di Desa Pasir bukan yang pertama kalinya, Bulan Agustus Tahun 2019  Adis Ismanto warga Dusun Margapura dilaporkan oleh Kades Pasir Eye Sukarya dengan tuduhan dugaan pelanggaran UU ITE terkait kritikan melaui media sosial Facebook terhadap mekanisme Pembagian Bansos PKH.

Hal seperti ini kontra Diktif dengan kehidupan demokrasi, apalagi ditengah himbauan pemerintah pusat agar masyarakat membantu negara dengan cara ikut mengawasi pelaksanaan aturan di daerah terutama mengenai transparansi anggaran".

Banyak nya permasalahan tentu akan berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat Desa Pasir, salah seorang Tokoh Masyarakat Desa Pasir berinisial MS memberikan tanggapan nya:
"Seseorang ketika jadi pemimpin dan memegang kewenangan pelayanan publik sudah seharusnya mampu bersikap bijaksana, profesional dan merangkul semua kalangan masyarakat, mendengarkan saran / kritik dari warga,  jika kadesnya mau belajar dan mampu bekerja tentunya permasalahan-permasalahan ini tidak akan ada, dalam kondisi seperti ini mau tidak mau kamipun mempertanyakan kinerja fungsi pembinaan dan pengawasan dari kecamatan terhadap Kepala Desa.

Persoalan permasalahan-permasalah ini sebagian pernah dilaporkan oleh warga Desa Pasir kepada Bupati Majalengka melalui surat pengaduan warga,sampai-sampai Bupati Majalengka memberikan Surat teguran tertulis kepada Kepala Desa Pasir.

Sudah mendapatkan surat teguran tertulis saja masih tidak ada perubahan?bagaimana kalau tidak".berbagai masalah yang tidak kunjung terselesaikan dan tidak adanya kepastian hukum atas permasalahan-permasalahan tersebut.

 Mendorong Forum Rembuk Masyarakat Desa Pasir berencana untuk kembali membuat surat laporan dan pengaduan kepada Bupati Majalengka dan surat permintaan audiensi kepada DPRD Kabupaten Majalengka, yang rencananya surat tersebut akan diluncurkan dalam waktu dekat. Tegasnya.
(Team.Red)
Banner

Post A Comment: