Koran Cirebon Group


Diterbitkan Oleh :PT. ARJUNA TARUNAKARYA

Berdasarkan : UU No. 40. Tentang PERS

Oleh : YAYASAN JASMINE PERSADA INDONESIA

SK. Menkumham : No. AHU : 00283.50.102014

SK Pendirian :Akta No. 15 Tanggal 17-04-2014





Pendiri : Agus Manurung, SH.MH., Asih Mintarsih / Firda, Sudiaji


Penasihat : Agus Manurung, SH.MH., Dr. H. Diding Syafrudin


Penasihat Hukum : Dr.Lusia Sulastri S.H.M.H (Jasmine)


Pemimpin Umum : Firda


Pemimpin Perusahaan : Asih Mintarsih


Pemimpin RedaksI : Sudiaji


Dewan Redaksi : Dr. H. Diding Syarifudin H. Moch Carkim, Darma Kusuma Asih Mintarsih, Sudi Aji, Lian Lubis, Ferry Rusdiono,Bima


Redaktur : Fery S


Editor : Betran Ernowo


Korlap : Agus Tri


Sekertaris Redaksi : Mala Sari Wangi


Staff Redaksi : Muali, Azis Kurniawan


Pemasaran : Iip Anipah, Nex Pusman Fitri


Layout : Jegrog


Korwil : Uud Nurul Huda


Kaperwil Jateng : Viosari SE

KABIRO KORAN CIREBON


Kota Cirebon : Nando


Kabupaten Cirebon : Suwandi


Cirebon Timur :


Cirebon Barat : Jaeni


Indramayu :Parto


Kuningan : Kodir Danu Wijaya


Majalengka : Dede Sukmara,


Banten : Asmari Abdulrrochim


Subang : Gusman


Garut : Beni Nugraha AMD.KD


Bengkulu : Desmi Herawati


Tegal : Fahrizal



WARTAWAN KORAN CIREBON


Kota Cirebon : Tatang,Febri, Agusra Efendi, Prayoga


Kab. Cirebon :Agus Irnawan, Jaeni/Bang Jack, Nurhendi,Tri Karsohadi


Subang :Arthur


Kuningan : Valeriana, Renaldo Ernowo


Majalengka : Uung Maskur,S Dede Suhardi, Didin fachrudin, Ade Prayitno, Haryanto


Indramayu :Muhamad Lutfi, Sugono, Suparta


Jawa Tengah : Tuti Setiawati


Jakarta (Wilayah Liputan KPK, Kementerian dll) : Dade

Jakarta : Megi


Bandung : Jamaludin


Bekasi :Novianto Kurniawan


Bengkulu : Keno Helwan

Cianjur : Moh. Arfin Yusuf

No. Rek BRI : 4130-01-012390-53-1

Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan :

Jl. Sudirman - Taman Kota Ciperna Blok B.2 Kav 1-2 Ciperna - Kec. Talun Kab. Cirebon

Telp : 081321300641 - 085974029828

Percetakan : CV. Angkasa & Brother

Isi di luar tanggung jawab percetakan

Pengiriman Berita :redaksikorancirebon@gmail.com

koranecirebon@gmail.com

Iklan dan Pemasaran :

Navigation
Berita Terkini // Lihat Semua 


 







Skandal Kasus Korupsi Banprov, KPK Diduga Kuat Periksa Sekda Indramayu , Tokoh Masyarakat Minta " Ungkap TSK Korupsi CSR 15 miliar


Koran Cirebon ( Indramayu ), Dipriksanya Sekretaris Daerah , Rinto Waluyo , Selasa (24/11) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan sejumlah pejabat Kabupaten Indramayu, atas skandal diduga kuat kasus korupsi bantuan provinsi ( Banprov) yang lebih dulu menahan mantan bupati Indramayu (Supendi), mantan kepala dinas dan Kabid jalan ( Omarsyah dan Wempi) , salah seorang pengusaha ( Carsa ).


Kemudian disusul oleh anggota DPRD Jawa Barat , Abdul Rozaq Muslim ( ARM) pada, (16/11) divonis hukuman penjara menerima suap sebesar Rp.8.5 miliar.


Dengan adanya Informasi itu tokoh masyarakat Indramayu, Tursija Pangestu minta KPK secepatnya ungkap dugaan korupsi dana CSR dari P.T Pertamina RU VI Balongan senilai Rp.15 miliar yang kala itu Rinto Waluyo melalui No-Sprint -03/0.3 .2.0/fd/08/2011,yang ditengarai menjadi tersangka di Kejaksaan Negeri Indramayu hingga kini belum terungkap kembali.



Menurutnya sesuai yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Presiden (Perpres) No. 102 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam beleid tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berwenang mengambil alih kasus korupsi yang ditangani Polri dan Kejaksaan.


Ia juga menyebutkan  terkait apa yang disampaikan oleh Presiden RI bahwa Ketentuan tersebut termaktub dalam Pasal 9 Ayat 1 Perpres No 102 Tahun 2020 yang merupakan peraturan turunan dari Pasal 10 ayat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. 



"Berdasarkan hasil Supervisi terhadap perkara yang sedang ditangani oleh instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengambil alih perkara Tindak Pidana Korupsi yang sedang ditangani oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/ atau Kejaksaan Republik Indonesia," demikian bunyi ketentuannya.


" Itu jelas yang bicara presiden jadi , KPK mempunyai wewenang untuk mengambil alih," tegas Tursija.


Untuk sekedar mengingat kembali bahwa dalam dugaan kasus Korupsi dana CSR 2010 senilai Rp.15 miliar dengan berdasarkan beberapa bukti atau Dokumen, diduga belum menuai respon lebih lanjut baik Kejari Indramayu hingga Kejaksaan Tinggi Jawa Barat meski laporan pengaduan kembali. 

Pungkasnya. (Tri Karsohadi.Red

Banner

Post A Comment: