Koran Cirebon Group


Diterbitkan Oleh :PT. ARJUNA TARUNAKARYA

Berdasarkan : UU No. 40. Tentang PERS

Oleh : YAYASAN JASMINE PERSADA INDONESIA

SK. Menkumham : No. AHU : 00283.50.102014

SK Pendirian :Akta No. 15 Tanggal 17-04-2014





Pendiri : Agus Manurung, SH.MH., Asih Mintarsih / Firda, Sudiaji


Penasihat : Agus Manurung, SH.MH., Dr. H. Diding Syafrudin


Penasihat Hukum : Dr.Lusia Sulastri S.H.M.H (Jasmine)


Pemimpin Umum : Firda


Pemimpin Perusahaan : Asih Mintarsih


Pemimpin RedaksI : Sudiaji


Dewan Redaksi : Dr. H. Diding Syarifudin H. Moch Carkim, Darma Kusuma Asih Mintarsih, Sudi Aji, Lian Lubis, Ferry Rusdiono,Bima


Redaktur : Fery S


Editor : Iman Suparman, Betran Ernowo


Korlap : Agus Tri


Sekertaris Redaksi : Mala Sari Wangi


Staff Redaksi : Muali, Azis Kurniawan


Pemasaran : Iip Anipah, Nex Pusman Fitri


Layout : Jegrog


Korwil : Uud Nurul Huda


Kaperwil Jateng : Viosari SE

KABIRO KORAN CIREBON


Kota Cirebon : Nando


Kabupaten Cirebon : Suwandi


Cirebon Timur :


Cirebon Barat : Jaeni


Indramayu :Parto


Kuningan : Kodir Danu Wijaya


Majalengka : Dede Sukmara,


Banten : Asmari Abdulrrochim


Subang : Gusman


Garut : Beni Nugraha AMD.KD


Bengkulu : Desmi Herawati


Tegal : Fahrizal



WARTAWAN KORAN CIREBON


Kota Cirebon : Tatang,Febri, Agusra Efendi, Prayoga


Kab. Cirebon :Agus Irnawan, Jaeni/Bang Jack, Nurhendi,Tri Karsohadi


Subang :Arthur


Kuningan : Valeriana, Renaldo Ernowo


Majalengka : Uung Maskur,S Dede Suhardi, Didin fachrudin, Ade Prayitno, Haryanto


Indramayu :Muhamad Lutfi, Sugono, Suparta


Jawa Tengah : Tuti Setiawati


Jakarta (Wilayah Liputan KPK, Kementerian dll) : Dade

Jakarta : Megi


Bandung : Jamaludin


Bekasi :Novianto Kurniawan


Bengkulu : Keno Helwan

Cianjur : Moh. Arfin Yusuf

No. Rek BRI : 4130-01-012390-53-1

Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan :

Jl. Sudirman - Taman Kota Ciperna Blok B.2 Kav 1-2 Ciperna - Kec. Talun Kab. Cirebon

Telp : 081321300641 - 085974029828

Percetakan : CV. Angkasa & Brother

Isi di luar tanggung jawab percetakan

Pengiriman Berita :redaksikorancirebon@gmail.com

koranecirebon@gmail.com

Iklan dan Pemasaran :

Navigation
Berita Terkini // Lihat Semua 

Komisi I DPRD Minta Honorer K2 Diprioritaskan Jadi P3K


Koran Cirebon ( KOTA. CIREBON ),Rapat kerja Komisi I DPRD Kota Cirebon dengan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) membahas pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), Kamis (15/12).


Dalam rapat yang berlangsung di Griya Sawala gedung DPRD tersebut, Komisi I berharap tenaga honorer K2 diprioritaskan pada proyeksi pengangkatan P3K selanjutnya.


Ketua Komisi I DPRD Kota Cirebon, Imam Yahya SFilI MSi menjelaskan, tenaga honorer K2 yang sudah mengikuti seleksi P3K pada 2019 lalu sudah disahkan dan diterbitkan surat keputusan (SK). Dari jumlah 244 orang honorer K2 sudah berkurang karena ada yang sudah lulus seleksi tes CPNS dan P3K.



Ketua Komisi I DPRD Kota Cirebon, Imam Yahya SFilI MSi / Dokumentasi Humas


Dengan begitu, menurut Imam, tenaga honorer K2 yang masih belum menjadi P3K maupun PNS, perlu diperhatikan agar diproyeksikan untuk pengangkatan P3K selanjutnya.


“Dari jumlah 244 oranh honorer K2, sebagian sudah masuk seleksi CPNS, sebagian lagi sudah masuk P3K. Jadi tinggal sedikit lagi jumlahnya. Kami berharap mereka bisa terakomodir sebagai jasa pengabdian mereka yang sudah berkerja kepada pemerintah daerah,” ujar Imam usai memimpin jalannya rapat.



Imam menjelaskan, sampai saat ini belum ada payung hukum bagi perangkat daerah untuk mengangkat tenaga honorer. Maka rekrutmen CPNS dan P3K masih menjadi kewenangan kebijakan pemerintah pusat.


“Semua ini pegawai dari pusat semua. Pemda hanya menyampaikan formasi kebutuhan pegawai untuk disampaikan kepada BKN,” ujarnya.


Kepala BKPPD Kota Cirebon, Drs Anwar Sanusi MSi / Dokumentasi Humas


Sementara itu, Kepala BKPPD Kota Cirebon, Drs Anwar Sanusi MSi menjelaskan, proses pengangkatan P3K menunggu kepastian kuota formasi dari pemerintah pusat. Ketika formasi dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) sudah keluar, maka pemerintah daerah bisa mengusulkan jumlah kebutuhan untuk mengangkat atau mengisi kuota P3K di perangkat daerah. Sejauh ini tercatat kekurangan PNS di Kota Cirebon berjumlah 1.234 orang. 


 “Pengangkatan dari P3K menjadi PNS tidak bisa, karena beda jalur. Seleksi P3K sama seperti tes CPNS, yaitu berbasis CAT. Akan tetapi tidak dibatasi usia. Siapa pun bisa mendaftar. Sementara pengangkatan honorer K2 atau guru hanya bisa P3K, tidak CPNS,” katanya. ( Aji.Nando )


Banner

Post A Comment: