Koran Cirebon Group


Diterbitkan Oleh :PT. ARJUNA TARUNAKARYA

Berdasarkan : UU No. 40. Tentang PERS

Oleh : YAYASAN JASMINE PERSADA INDONESIA

SK. Menkumham : No. AHU : 00283.50.102014

SK Pendirian :Akta No. 15 Tanggal 17-04-2014





Pendiri : Agus Manurung, SH.MH., Asih Mintarsih / Firda, Sudiaji


Penasihat : Agus Manurung, SH.MH., Dr. H. Diding Syafrudin


Penasihat Hukum : Dr.Lusia Sulastri S.H.M.H (Jasmine)


Pemimpin Umum : Firda


Pemimpin Perusahaan : Asih Mintarsih


Pemimpin RedaksI : Sudiaji


Dewan Redaksi : Dr. H. Diding Syarifudin H. Moch Carkim, Darma Kusuma Asih Mintarsih, Sudi Aji, Lian Lubis, Ferry Rusdiono,Bima


Redaktur : Fery S


Editor : Betran Ernowo


Korlap : Agus Tri


Sekertaris Redaksi : Mala Sari Wangi


Staff Redaksi : Muali, Azis Kurniawan


Pemasaran : Iip Anipah, Nex Pusman Fitri


Layout : Jegrog


Korwil : Uud Nurul Huda


Kaperwil Jateng : Viosari SE

KABIRO KORAN CIREBON


Kota Cirebon : Nando


Kabupaten Cirebon : Suwandi


Cirebon Timur :


Cirebon Barat : Jaeni


Indramayu :Parto


Kuningan : Kodir Danu Wijaya


Majalengka : Dede Sukmara,


Banten : Asmari Abdulrrochim


Subang : Gusman


Garut : Beni Nugraha AMD.KD


Bengkulu : Desmi Herawati


Tegal : Fahrizal



WARTAWAN KORAN CIREBON


Kota Cirebon : Tatang,Febri, Agusra Efendi, Prayoga


Kab. Cirebon :Agus Irnawan, Jaeni/Bang Jack, Nurhendi,Tri Karsohadi


Subang :Arthur


Kuningan : Valeriana, Renaldo Ernowo


Majalengka : Uung Maskur,S Dede Suhardi, Didin fachrudin, Ade Prayitno, Haryanto


Indramayu :Muhamad Lutfi, Sugono, Suparta


Jawa Tengah : Tuti Setiawati


Jakarta (Wilayah Liputan KPK, Kementerian dll) : Dade

Jakarta : Megi


Bandung : Jamaludin


Bekasi :Novianto Kurniawan


Bengkulu : Keno Helwan

Cianjur : Moh. Arfin Yusuf

No. Rek BRI : 4130-01-012390-53-1

Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan :

Jl. Sudirman - Taman Kota Ciperna Blok B.2 Kav 1-2 Ciperna - Kec. Talun Kab. Cirebon

Telp : 081321300641 - 085974029828

Percetakan : CV. Angkasa & Brother

Isi di luar tanggung jawab percetakan

Pengiriman Berita :redaksikorancirebon@gmail.com

koranecirebon@gmail.com

Iklan dan Pemasaran :

Navigation
Berita Terkini // Lihat Semua 


 






MASYARAKAT MEMPERTANYAKAN DANA DESA,DIDUGA KUWU GALAGAMBA MELAKUKAN UNSUR PIDANA


Koran  Cirebon  ( Dengan gamblang Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa pihaknya akan menghentikan penyaluran dana desa Desa (DD) jika Kepala Desa didapati menyalahgunakan DD tersebut.



 Bahkan sanksi hukum menanti bagi kepala desa yang menyalahgunakan DD. Berawal penganggaran Nasional DD (Dana Desa) tahun 2020 sebesar Rp72 triliun. Jumlah itu naik Rp2 trilun dari tahun 2019 yang hanya berkisar Rp70 triliun.



Untuk memanfaatkan DD, bertujuan mampu terciptanya lapangan kerja, mengatasi kesenjangan, dan mengentaskan kemiskinan. Agar tiap kepala desa dan perangkat desa mengetahui implementasi regulasi DD secara consize namun komprehensif.


Lanjut Sri Mulyani, dalam pengelolaannya tidak ada yang ditutup-tutupi, harus transparansi, akuntabilitas, dan dilakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa. Hal ini perlu keterlibatan seluruh stakeholder dan masyarakat. Masyarakat desa, untuk selalu mengawasi program pembangunan dan melaporkan kepada institusi pengawasan apabila terjadi penyimpangan.


 Pengelolaan keuangan DD dilakukan secara transparan dan akuntabel agar dana desa dapat berfungsi optimal.

DD harus digunakan secara tepat sasaran, guna membangun desa, sesuai kebutuhan dan potensi masing-masing. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo, yang menginginkan agar penyaluran DD benar-benar efektif dan berdampak signifikan pada desa terutama dalam percepatan ekonomi produktif, menggerakkan industri di pedesaan, serta mengurangi kemiskinan desa.


Jadi yang dikatakan desa yang berhasil dalam pengelolaan dana desa, apabila desa itu mampu menunjukan penurunan persentase penduduk miskin di desanya, menghasilkan sarana dan prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat, menciptakan lapangan kerja sehingga dapat memperdayakan masyarakat secara fakta dan data,” tuturnya.


Sanksi pidana bagi pihak yang mencoba menyalahgunakan DD. Diduga dilakukan Oleh  Musa selaku Kuwu Galagamba Kec.Ciwaringin, masyarakat mempertannyakan BLT Covid yg bersumber dari Dana Desa Periode 5,& 6 senilai 300.000 x 160 KK X 2 periode = 96.000.000 belum lagi Periode BLT 7,8,9  , jadi Tahap 5,6,7,8 dan 9 sampai per tgl 28 Desember 2020 Dana BLT belum dibagikan kemasyarakat padahal jelas perintah Kementrian Desa No 6 Tahun 2020.


tidak hanya itu masyarakat juga mempertanyakan Uang PKK, Uang Posyandu dan Uang Puskesos, belum juga dibagikan, kami minta Pihak penegak Hukum agar mengusust dugaan yg sudah meresahkan masyarakat ditengah wabah Pandemi Covid 19 ini  .Ujar Masyarakat yg tidak mau disebutkan namanya.(  Redaksi )

Banner

Post A Comment: