Koran Cirebon Group


Diterbitkan Oleh :PT. ARJUNA TARUNAKARYA

Berdasarkan : UU No. 40. Tentang PERS

Oleh : YAYASAN JASMINE PERSADA INDONESIA

SK. Menkumham : No. AHU : 00283.50.102014

SK Pendirian :Akta No. 15 Tanggal 17-04-2014





Pendiri : Agus Manurung, SH.MH., Asih Mintarsih / Firda, Sudiaji


Penasihat : Agus Manurung, SH.MH., Dr. H. Diding Syafrudin


Penasihat Hukum : Dr.Lusia Sulastri S.H.M.H (Jasmine)


Pemimpin Umum : Firda


Pemimpin Perusahaan : Asih Mintarsih


Pemimpin RedaksI : Sudiaji


Dewan Redaksi : Dr. H. Diding Syarifudin H. Moch Carkim, Darma Kusuma Asih Mintarsih, Sudi Aji, Lian Lubis, Ferry Rusdiono,Bima


Redaktur : Fery S


Editor : Iman Suparman, Betran Ernowo


Korlap : Agus Tri


Sekertaris Redaksi : Mala Sari Wangi


Staff Redaksi : Muali, Azis Kurniawan


Pemasaran : Iip Anipah, Nex Pusman Fitri


Layout : Jegrog


Korwil : Uud Nurul Huda


Kaperwil Jateng : Viosari SE

KABIRO KORAN CIREBON


Kota Cirebon : Nando


Kabupaten Cirebon : Suwandi


Cirebon Timur :


Cirebon Barat : Jaeni


Indramayu :Parto


Kuningan : Kodir Danu Wijaya


Majalengka : Dede Sukmara,


Banten : Asmari Abdulrrochim


Subang : Gusman


Garut : Beni Nugraha AMD.KD


Bengkulu : Desmi Herawati


Tegal : Fahrizal



WARTAWAN KORAN CIREBON


Kota Cirebon : Tatang,Febri, Agusra Efendi, Prayoga


Kab. Cirebon :Agus Irnawan, Jaeni/Bang Jack, Nurhendi,Tri Karsohadi


Subang :Arthur


Kuningan : Valeriana, Renaldo Ernowo


Majalengka : Uung Maskur,S Dede Suhardi, Didin fachrudin, Ade Prayitno, Haryanto


Indramayu :Muhamad Lutfi, Sugono, Suparta


Jawa Tengah : Tuti Setiawati


Jakarta (Wilayah Liputan KPK, Kementerian dll) : Dade

Jakarta : Megi


Bandung : Jamaludin


Bekasi :Novianto Kurniawan


Bengkulu : Keno Helwan

Cianjur : Moh. Arfin Yusuf

No. Rek BRI : 4130-01-012390-53-1

Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan :

Jl. Sudirman - Taman Kota Ciperna Blok B.2 Kav 1-2 Ciperna - Kec. Talun Kab. Cirebon

Telp : 081321300641 - 085974029828

Percetakan : CV. Angkasa & Brother

Isi di luar tanggung jawab percetakan

Pengiriman Berita :redaksikorancirebon@gmail.com

koranecirebon@gmail.com

Iklan dan Pemasaran :

Navigation
Berita Terkini // Lihat Semua 


 






AHLI WARIS AH MINTA PEMDA DAN POLRES LINGGA USUT TUNTAS DIDUGA PT CITRA SEMARAK SEJATI RUSAK LAHAN KEBUN KARET


Koran  Cirebon  ( Lingga ), Diduga kuat telah terjadi penyerobotan lahan / tanah perkebunan milik keluarga besar alm KHO TJA HUAT , ahli waris Berinisial (AH) yang meminta kepada Pemerintah Kabupaten Lingga dan aparat penegak hukum wilayah Polres Lingga  mengusut tuntas atas kerusakan lahan dan kebun karet   yang terletak di desa Tanjung Irat , kecamatan Singkep Barat , Kabupaten Lingga , Provinsi Kepri , yang terjadi  sejak tahun 2019 yang lalu.



Berdasarkan dokumen Surat Tebas Kebun  (STK) yang di keluarkan Kepala Kampung Bakong "Alm. Hasan"  sejak tahun 1952 atas nama "KHO TJA HUAT" yang ukurannya  pada waktu itu seluas  300 (Tiga ratus depa keliling) dengan isi tanaman karet sebanyak 600 pohon.



"Sebagai bukti kepemilikan yang sah dan ketaatan kami sebagai warga negara indonesia  kami berkewajiban untuk  membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)  dengan bukti pembayaran  sampai tahun 2019 yang kami setor kepada BPN (Badan Pertanahan Nasional),sepanjang berjalannya waktu kami  memperluas Area Perkebunan kami dengan menanam karet  dan tanaman lainnya yang belum sempat kami buatkan suratnya,namun kami memiliki saksi yang masih hidup yang membenarkan kalau lahan dan kebun itu milik keluarga kami", Ungkap ahli waris kepada Koran Cirebon dikediamannya pada ,jum'at (08/01/2021


Hukum adat dikenal dengan hak Ulayat Pengakuan Hak Ulayat

Pada dasarnya, Bumi dan Air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ini termaktub dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (“UUD 1945”),

 


Pengakuan hak ulayat juga terdapat pada Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan:

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup,dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

 

Lalu, hak menguasai dari negara tersebut pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekadar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional,



Bahkan menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah. Demikian yang disebut dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (“UUPA”).

 

Definisi Hak Ulayat dan Tanah Ulayat

Sebagaimana yang pernah dijelaskan dalam artikel Tanah Ulayat, tanah ulayat diartikan sebagai tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Hak penguasaan atas tanah masyarakat.



Saat dijelaskan,pihak ahli waris Tanah warisan keluarganya yang jumlahnya puluhan  hektar itu kini di Garap  dan semua tanaman kebun karet milik kami di rusak oleh PT.Citra Semarak Sejati yang berkantor di Kota Batam tanpa memberikan pembayaran ganti rugi sepeserpun hingga sekarang ini kepada pihak keluarga kami.


"Saya menduga , tanah keluarga saya diserobot. dan semua pohon yang ada di kebun karet kami,  sudah dirusak oleh PT.Citra Semarak Sejati yang rencananya akan membuka lahan tambang pasir darat di wilayah Tanjung irat ", Tambahnya.


Sebagaimana yang diatur dalam UU atas penyerobotan hak milik orang lain disebutkan  pada Pasal 385 KUHP atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), buku kedua membahas tentang pasal-pasal kejahatan secara rinci yang juga mencantumkan satu pasal yang bisa memberatkan para pelaku penyerobotan tanah. 


Warga, instansi pemerintah, dan perusahaan swasta bisa menjadi pihak yang dirugikan karena haknya sebagai pemilik tanah yang sah telah direbut kuasanya oleh pihak lain secara tidak bertanggung jawab.


Mengenai Pasal 385 KUHP    

Dalam KUHP Buku II Bab XXV, perbuatan curang seperti penyerobotan tanah dapat diancam dengan hukuman pidana penjara maksimal empat tahun. Pasal 385 terdiri dari 6 ayat ini, mendefinisikan secara jelas akan tindakan kejahatan tersebut. 


Segala bentuk kejahatan yang terdapat dalam pasal 385 ini disebut dengan kejahatan Stellionnaat, yang mana merupakan aksi penggelapan hak atas harta yang tak bergerak milik orang lain, seperti tanah, sawah, kebun, gedung, dll.


Secara ringkas, keseluruhan isi pasal tersebut menyatakan segala perbuatan melanggar hukum:seperti dengan sengaja menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, menjadikan sebagai tanggungan utang, menggunakan lahan atau properti milik orang lain dengan maksud untuk mencari keuntungan pribadi atau  orang lain secara tidak sah atau melawan hukum yang berlaku.


Ini merupakan satu-satunya pasal KUHP yang sering digunakan oleh pihak penyidik dan penuntut umum untuk mendakwa pelaku penyerobotan tanah, khususnya pada ayat (1) yang berbunyi: “barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan crediet verband sesuatu hak atas tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain”        


Kasus penyerobotan tanah,merupakan tindakan kriminal yang dapat merugikan hak para pemilik lahan sebenarnya.


Arti Penyerobotan Tanah/Properti

Sebagai salah satu aset yang sangat berharga, tanah atau properti sangat prospektif dalam bisnis atau investasi. Mengingat harganya relatif stabil dan cenderung terus naik dari tahun ke tahun, tak heran jika kebutuhan dan permintaan tanah akan terus meningkat. 


Maraknya kasus sengketa akibat penyerobotan tanah secara tidak sah membuat kita bertanya-tanya sebenarnya apa sih definisi dari penyerobotan tanah. 


Salah satu alasan mengapa penyerobotan tanah banyak terjadi adalah karena  kurangnya sosialisasi serta pengetahuan masyarakat,mengenai aspek  hukum mengenai tindakan penyerobotan tanah.


Perwakilan masyarakat, yang diberikan kuasa untuk kepengurusan lahan, "H. Ridwan Tubagus"  Saat di hubungi Koran Cirebon, Pada minggu (31/01/2021) sekira pukul 10.30 wib.


" Kami sudah bertemu dengan pihak perwakilan perusahan di ruang kerja nya di batam, dijelaskan kalau pihaknya akan melakukan penelusuran terlebih dahulu dan menampung  laporan  dari perwakilan Pemilik lahan, dan meminta untuk menyiapkan dokumen kepemilikan dan bukti - bukti perusakan yang di lakukan pihak nya", Jelasnya.


"Ditambahkannya, dokumen sudah kami serahkan, namun sepertinya pihak perusahaan masih belum mengakui atas perbuatannya, menurut pihaknya di dabo singkep kami tidak punya masalah ,semua lahan sudah kami lunaskan ". Terangnya lagi.( Red )

Banner

Post A Comment: