Anggota DPRD-Prov H.Ahab Sihabudin, S.HI Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan Di Garut

KORAN CIREBON (Garut, 27/08/202).

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi PKS H.Ahab Sihabudin, S.HI adakan sosialisasi empat pilar kebangsaan bertempat di Gor Desa Pangrumasan Kecamatan Peundeuy Kabupeten Garut Provinsi Jawa Barat, Rabu 25/08/2020.

Anggota DPRD-Provinsi Jawa Barat Fraksi PKS H. Ahab Sihabudin, S.HI sebagai pemateri dalam acara sosialisasi empat pilar Citra Bhakti Parlemen Dalam Seketsa Kebangsaan.

Ketua pelaksana Harun Ar- Rasyid, menyampaikan Saya merasa terharu dan berterima kasih atas kedatangan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Jawa Barat, dimana baru kali ini Desa Pangrumasan dijadikan tempat sosialisasi empat pilar kebangsaan oleh Anggota Dewan. Ucapanya

Saya berharap dengan adanya kegiatan sosialisasi empat pilar kebangsaan menjadi nilai lebih dari kedatangan Anggota Dewan tersebut khususnya bagi kemajuan pembangunan Desa Pangrumasan untuk wilayah Kecamatan Peundeuy, Pungkasnya.

Hadir dalam acara tersebut Kepala Desa Pangrumasan Iwan Setiawan, Ketua Karangtaruna Idrus, S.Pd, tokoh masyarakat setempat, dan Ketua MUI Pangrumasan Ustd. Usman. (Beni/Asih Mintarsih)

Sastra,Seni Dan Budaya

Keraton Bersejarah Harus Tetap Di Lestarikan....!!!
Masyarakat dihebohkan oleh banyak kemunculan kerajaan atau keraton dadakan yang tema dan gayanya ibarat 11-12 sama hanya beda "gimmick alias racikan tampilan".
Berbeda dengan kerajaan yg sejak ratusan tahun silam sudah ada. Meskipun sudah menjadi bagian NKRI namun kerajaan ini hanya menjadi warisan adiluhung yang awalnya menjadi pusat penyebaran seni budaya dan penyebaran agama. Sehingga warisan berupa seni ,adat tradisi dan peninggalan artefak/bendawi ini sekarang menjadi bahan renungan, bahan kajian dan pemberi semangat agar terus dilestarikan.
Disinilah peranan keraton atau kesultanan berada ditengah perkembangan jaman harus makin membaur dengan dinamika perkembangan jaman itu sendiri, bukan mengurung diri menganggap keraton milik pribadi, karena Sultan Kanoman XII Sultan Raja Muhammad Emirudin sejak bertahta tahun 2003 telah membuka diri agar keraton dan masyarakat saling membangun akluturasi/pembauran tanpa melunturkan nilai budaya adiluhung itu sendiri. Sultan tidak mengklaim bahwa keraton adalah milik diri dan keluarganya tetapi ini semua milik Keluarga Besar Kesultanan Kanoman dan milik bangsa Indonesia.
Beda halnya dg kemunculan mendadak kerajaan/kesultanan setelah proklamasi 17 Agustus 1945 tentu banyak motif atau latar belakangnya. Argumen bahwa ingin melestarikan budaya yang mana. Ingin meneruskan pemeliharaan adat tradisi juga yang seperti apa. Sehingga masyarakat sebagian besar tidak bersimpati karena bisa saja ini permainan besar untuk menjadi obrolan masyarakat seputar kemunculannya saja.
Lagi pula kalau ingin melestarikan dan mensejahterakan warga sekitar apakah harus mendirikan kerajaan atau harus disebut sebagai raja atau sultan ? Toh banyak Yayasan dari para konglomerat sudah berkiprah di masyarakat sejak tahun 1970an masih memberi kepedulian sosial, pelestarian seni budaya dll tetapi para konglomerat tidak mendirikan kerajaan/kesultanan..
Apakah yayasan sampoerna , yayasan astra atau yayasan milik konglomerat lain yang sudah banyak memberi sumbangan sosial,mendirikan sekolah dll itu akhirnya mendirikan kerajaan/kesultanan ? Di sisi lain ada yang memberikan alasan atau dalih mereka mendirikan kerajaan/kesultanan/orang serta penuh lencana di dada dalihnya adalah untuk melestarikan budaya,memberi manfaat bagi rakyat dll..Jadi, apakah harus mendirikan kerajaan/kesultanan/dada penuh lencana dulu jika benar niatnya memang untuk mensejahterakan rakyat..?
(Red..2020)

Pages

Anggota DPRD-Prov H.Ahab Sihabudin, S.HI Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan Di Garut

Koran Cirebon

Post A Comment:

Popular Posts

Pages

Next

Posting Lebih Baru

Previous

Posting Lama

Koran Cirebon

Post A Comment: