Koran Cirebon ( KOTA CIREBON ),Ratusan Massa dari LSM -GMBI ( Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia ) DIstrik Cirebon Raya berkumpul untuk melakukan unjuk rasa didepan rumah dinas Walikota Cirebon terkait dugaan adanya bentuk pelayanan publik dan birokrasi yang buruk di lingkungan Pemerintahan Kota Cirebon dalam hal ini di Kantor Sekretariat Daerah Kota Cirebon dan di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Cirebon Kamis 14/10/2021.
GMBI menilai kedua kantor ini bertindak dan bekerja tidak transparan , tidak profesional serta tidak menjalankan SOP yang berlaku hingga saat ini tidak memberikan tanggapan atas Surat Pengaduan Masyarakat ( Dumas ) DPD LSM -GMBI Distrik Cirebon Raya tanggal 14 September 2021dan tanggal 4 Oktober 2021 dikarenakan terjadinya perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang yang menjurus dan terindikasi adanya tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh oknum pejabat teras dilingkungan Pemerintah Kota Cirebon yang dinilai menjadi Mafia Kasus ( Markus ) bersama dengan oknum pejabat Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati bermasalah dari awal.
Permasalahan tersebut terkait Modus Operandi Pinjam Pakai Jilid I ( penggunaan BMN pada tahun 2018 tidak d kewenangan membuat perjanjian pinjam pakai BMN tanpa persetujuan dari Pejabat DJKN Modus Operandi ) Pinjam Pakai Jilid II ( pengunaan BMD pada tahun 2019 telah melanggar ketentuan perundang undangan tentang pengelolaan BMN/BMD. Pada februari tahun lalu Walikota Cirebon meletakkn batu pertama pembangunan Gedung Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati meski tanpa IMB namun pembangunan tetap di biarkan sampai saat ini. Padahal pembangunan tersebut berada di Zona Ruang Terbuka Hijau ( RTH ) yang melanggar fungsi pemanfaatan ruang sebagaimana diatur dalam Perda RTRW Kota Cirebon dan UU Penataan Ruang. Modus Operandi Permohonan Hibah Tanah tahun 2020 ditolak bahwa eks BMN yang di hibahkan pada Pemkot tidak boleh di pindah tangankan pada pihak lain dalam hal ini Yayasan pendidikan Swadaya Gunungjati. Walikota serta jajarannya tidak menerapkan pemanfaaan penggunaan BMD yang dibuat pejabat DJKN tanggal 29 Juli 2020 dwngan nomor S-746/KN.5/2020 hal penyampaian tanggapan atas permohonan hibah BMD eks PT. Pertamina pada Pemerintah Kota Cirebon yang ditujukan kepada ketua DPRD Kota Cirebon dan Walikota Cirebon sampai saat ini. Tanggal 26 februari 2021 Perjanjian Pinjam Pakai Jilid II dicabut dengan adanya kesepakatan bersama dari Pemkot Cirebon dan pihak Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati dikarenakan bermasalah. Dilanjutkan kembali dengan modus modus operandi lainnya yang melibatkan Dinas Pendidikan Kota Cirebon dan adanya pembiaran oeh Walikota , TPKRD Kota Cirebon dan Tim Tekhnis Perizinan Kota Cirebon terkait bangunan FK UGJ tidak berizin dari tahun 2018 hingga sekarang.
Dalam unjuk rasa tersebut Walikota Cirebon Drs.Nasrudin Azis SH menerima perwakilan dari pengunjuk rasa yaitu Ketua Pimpinan Distrik LSM GMBI Cirebon Raya Maman Kartubi bersama beberapa anggotanya guna mengadakan musyawarah di kediamannya dengan pengawalan anggota Kepolisian.
Setelah selesai menemui Walikota Cirebon Maman menjelaskan pada Wartawan " Pemerintah Kota Cirebon masih belum bisa menjawab pertanyaan terkait dengan pengeluaran surat pinjam pakai kepada pihak Unswagati tahun 2018/2019 " paparnya, Maman tetap menunggu surat klarifikasi balasan dari Pemerintah Kota Cirebon ungkapnya.
Di tempat yang berbeda Walikota Cirebon Drs.Nasrudin Azis SH.menjelaskan pada media " tugas kami sebagai pemerintah daerah akan mengumpulkan data data pendukung tentang kronigis pertama kali kami melakukan MOU dengan Kementrian keuangan sampai terjadinyan hibah dari Kemenkeu kepada pemerintah daerah,kami bersyukur karena temen temen GMBI hanya ingin mengoreksi, pemerintah daerah pun dalam mengeluarkan produk hukum memuat dasar dasarnya tinggal dasar dasar yang kami buat itu akan disampaikan secara tertulis kepada teman teman GMBI dan Masyarakat " paparnya.
GMBI meminta agar Walikota Cirebon beserta jajarannya bertindak sesuai Tupoksi dan SOP yang berlaku untuk segera mencabut dan membatalkan semua bentuk rekayasa perjanjian abal abal yang dibuat dengan Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati dan segera membongkar seluruh bangunan gedung kampus Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati di kawasan Stadion Bima dinyatakan bodong atau tidak berizin dan melanggar Perda serta UU.( Tim )
Post A Comment: