BOX REDAKSI


Koran Cirebon Group


Diterbitkan Oleh :PT. ARJUNA TARUNAKARYA

Berdasarkan : UU No. 40. Tentang PERS

Oleh : YAYASAN JASMINE PERSADA INDONESIA

SK. Menkumham : No. AHU : 00283.50.102014

SK Pendirian :Akta No. 15 Tanggal 17-04-2014





Pendiri : Agus Manurung, SH.MH., Asih Mintarsih / Firda, Sudiaji


Penasihat : Agus Manurung, SH.MH., Dr. H. Diding Syafrudin


Penasihat Hukum : Dr.Lusia Sulastri S.H.M.H (Jasmine)


Pemimpin Umum : Firda


Pemimpin Perusahaan : Asih Mintarsih


Pemimpin RedaksI : Sudiaji


Dewan Redaksi : Dr. H. Diding Syarifudin H. Moch Carkim, Darma Kusuma, Sudi Aji, Ferry Rusdiono, BRIGEN POL (P) DRS. A. Rusno Prihardito , Rudi, Wagi Altasya


Redaktur : Agus Budiman


Editor : Betran Ernowo


Korlap : Agus Tri


Sekertaris Redaksi : Mala Sari Wangi


Bendahara Redaksi : Valeriana Ernowo


Staff Redaksi : Muali, Muhadi, Rendy Setiawan, Shidiq Wibisono, Showadi


Pemasaran : Iip Anipah


Layout : Jegrog


Kaperwil Jabodetabek : Amos Mainase


Kaperwil Jateng : Renaldo Ernowo SE


Korwil : Nurzaman


Korwil Lampung : Eko Hariyanto


Wartawan Investigasi : Asep Saefulloh


KABIRO KORAN CIREBON


Kota Cirebon : Prayoga


Kabupaten Cirebon : Suwandi


Cirebon Timur : Nurhendi


Cirebon Barat :


Indramayu :Parto


Kuningan : Supriyadi


Majalengka : Dede Sukmara,


Cimahi : Dadang Setiawangi


Banten :


Subang : Gusman


Garut : Beni Nugraha AMD.KD


Bengkulu : Desmi Herawati


Lampung Utara :


Tegal : Tuti Setiawati



WARTAWAN KORAN CIREBON


Kota Cirebon : Tatang, Agusra Efendi, Dodi Agustian


Kab. Cirebon :Agus Irnawan, Indah Jusari, Suparman, Safitri,


Subang :Arthur


Kuningan :


Majalengka : Uung Maskur,S Dede Suhardi, Didin fachrudin


Indramayu : Aan Haryati


Jabodetabek : Hendra, Martin LS


Jawa Tengah :


Jakarta (Wilayah Liputan KPK, Kementerian dll) : Feri Rusdiono

Jakarta : Megi


Bandung : Jamaludin


Cimahi : Juju Juariah


Bekasi :


Bengkulu :

Cianjur : Moh. Arfin Yusuf

No. Rek BRI : 4130-01-012390-53-1

Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan :

Jl. Sudirman - Perumahan Taman Kota Ciperna Blok B.2 Kav 1-2 Ciperna - Kec. Talun Kab. Cirebon

Telp : 0812 1310 3031 - 0821 1776 2817

Percetakan : CV. Angkasa & Brother

Isi di luar tanggung jawab percetakan

Pengiriman Berita :redaksikorancirebon@gmail.com

koranecirebon@gmail.com

Iklan dan Pemasaran :

Navigation
Berita Terkini // Lihat Semua 

FKKC Kabupaten Cirebon Hadiri Silaturahmi Nasional Desa


Koran  Cirebon  ( Kebuapten Cirebon ), Forum Komunikasi Kuwun Cirebon ( FKKC ) ikut serta hadir silaturahmi Nasional Desa di Jakarta Bertemu dengan Presiden Republik Indonesia ir. H.Jokowi Dodo bersama Dewan Pimpinan Pusat DPP APDESI Selasa 30/3/22 untuk ikut serta menyampaikan 6 poin usulan para Kuwu .

Ketua FKKC Kabupaten Cirebon Muali ungkapnya usulan 6 Point Yang disepakati oleh Pak Jokowi yakni usulan perjuangan DPP APDESI (1). Komponen Dana Operational Kepala desa di APBdes disetujui presiden sebesar 3% bersumber dari Dana Desa Pusat (dari usulan apdesi 5%) (2). Gaji kepala desa dan perangkat desa dibayarkan perbulan bukan lagi pertriwulan (3). Cap Stempel desa menjadi burung garuda dan akan dibuat edaran mendagri (4) Anggaran APBN 2023 akan dinaikkan dengan terlebih dahulu melakukan kajian untuk menentukan besarannya (5) Pemerintah akan menyederhanakan regulasi menyangkut desa, khususnya regulasi yang menyangkut keuangan, sppd dan pelaporan
(6) Perpres 104 kaitan BLT DD yang awalnya minimal 40% menjadi maksimal 40%.

Masih kata Muali poin ke satu para Kuwu dengan adanya usulan operasional 3% yang di setujui bisa untuk mengatasi operasional pengeluaran yang sering kita katakan mengunakan dana taktis dari para Kuwu dan hal ini untuk menunjang kegiatan seperti kegiatan penyelengaraan vaksin di desa ataupun kegiatan lainya.

Usulan poin ke dua gaji Kepala desa dan perangkat desa di bayar perbulan bukan lagi per tri wulan Karen menurutnya ini juga penting untuk menjaga kualitas kerja Kepala desa dan juga perangkatnya.

Poin usulan ke tiga yakni cap desa yang mana selama ini cap yang di pakai sama seperti cap pada umumnya sehingga di pandang biasa namun dengan cap desa berlambang Burung Garuda akan melihat perbedaannya.

Poin ke empat terkait Anggaran APBN 2023 akan dinaikkan dengan terlebih dahulu melakukan kajian untuk menentukan besarannya karena setiap desa berbeda – beda kebutuhan dan kegiatannya.

Poin ke lima Pemerintah akan menyederhanakan regulasi menyangkut desa, khususnya regulasi yang menyangkut keuangan, sppd dan pelaporan , dengan menyederhanakan laporan diharapkan pelaporan dapat di kerjakan tepat waktu .

Poin ke enam Perpres 104 kaitan BLT DD yang awalnya minimal 40% menjadi maksimal 40% , usulan ini sangat penting untuk penyelengaraan kegiatan desa karena menurut ketua FKKC jika dana desa di gunakan minimal 40 % tentunya yang di serap oleh BLT DD bisa di atasnya sehingga bisa jadi 45% atau 50 % .

Jadi usulan DD untuk BLT di maksimalkan 40 % artinya paling maksimal 40 % sehingga dana desa yang 60% nya bisa di pergunakan untuk kegiatan desa yang lainya terang Muali.( Sudi Aji.Red )
Banner

Post A Comment: