Koran Cirebon (Indramayu). Ribuan Pendemo yang tergabung dari Para Petani dan Nelayan mendatangi Gedung DPRD Indramayu dan Pendopo Kabupaten Indramayu,dengan titik kumpul berada di Sport Center Indramayu pada hari Rabu,08 Juni 2022 yang dimulai dari jam 09.00 wib.Mereka menggelar Unjuk rasa dan menuntut Pemerintah menjalankan Reforma Agraria yang berpihak kepada para Petani.
Massa yang mengatas namakan dari Komite Penggerak Reforma Agraria Indramayu melakukan aksi dengan melakukan long match dari titik kumpul di Sport Center Indramayu,mereka berjalan kaki ke gedung DPRD Indramayu dan Pendopo Indramayu dengan membentangkan Spanduk dan Poster berisi tuntutan dari Para Nelayan dan Petani Indramayu.
Adapun isi tuntutan tersebut yaitu : 1. Laksanakan Reforma Agraria Indramayu. 2. Selesaikan Konflik Agraria dan Redistribusikan tanah kepada para Petani. 3. Stop Kriminalisasi, Intimidasi dan Diskriminasi atas Hak Para Petani. 4. Stop Produksi PG Rajawali II yang merusak dan mencemari lingkungan. 5. Lindungi, Berikan Jaminan Untuk harga pasar pada saat panen padi,dan berikan Sarana Pendukung Produktivitas serta Distribusi untuk para Petani (Baik Benih, Pupuk, Pelatihan, teknologi). 6. Tolak segala bentuk Kemitraan yang merugikan petani, termasuk Melegitimasi Pengukuhan klaim Kawasan Hutan. 7. Bubarkan Perhutani atau Pemerintah menjalankan Reforma Agraria secara murni dan Konsekuen di Indramayu. 8.Tertibkan Nelayan Penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. 9. Jangan persulit Nelayan kecil untuk mengurus dokumen kepemilikan dan Izin.
Menurut Koordinator Aksi Tri Utomo mengatakan " kami menuntut gugus tugas reforma agraria yang sudah dibentuk pemerintah melaksanakan tugas dan fungsinya,hal ini dilakukan demi kedaulatan dan kesejahteraan para petani di Indramayu," tegasnya pada saat aksi.
Menurut Tri Utomo, keberadaan gugus tugas reforma agraria yang dibentuk sesuai amanat Perpres Nomor 86 tahun 2018 belum dirasakan oleh para petani,yang mereka rasakan masih adanya intimidasi, diskriminasi dan perampasan lahan yang tidak sesuai dengan aturan akibatnya nasib para petani di Indramayu tidak kunjung membaik bahkan kemiskinan di pedesaan justru semakin Parah.
" Akibat dari masih adanya intimidasi, diskriminasi dan perampasan lahan yang tidak sesuai aturan, berdampak pada perekonomian masyarakat yang semakin buruk karena adanya ketimpangan kepemilikan dan penguasaan tanah semakin tajam karena itu para petani menuntut tugas Reforma Agraria melaksanakan tugas dan fungsinya demi menyelesaikan konflik agraria yang terus berkepanjangan di kabupaten Indramayu," tutur Tri Utomo.
Sementara itu,ketua DPRD Indramayu Syaefudin, DPRD Indramayu melalui Komisi dua,akan melakukan langkah-langkah agar gugus tugas reforma agraria sehingga persoalan lahan para petani bisa diselesaikan secara adil dan para petani bisa merasakan manfaatnya.
" Insyaallah, melalui semangat kita bersama-sama apa yang kita inginkan bisa mencapai apa yang kita harapkan," tutur Syaefudin.
(Aan)
Post A Comment: