25/8/2020 Berdasarkan Gambar Peta Rencana Pola Ruang Kota Cirebon dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Kota Cirebon Tahun 2011- 2031, bahwa Kawasan Stadion Bima merupakan Zonasi Kawasan lindung yang didalamnya meliputi Ruang Terbuka Hijau (RTH).
Menurut Faisal Ketua FOKAL dengqb tegas mengatakan:
Sebagai Kawasan Lindung dan RTH, kawasan Stadion Bima keberadaannya memiliki fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan yang penggunaannya lebih bersifat terbuka.
Diantaranya tempat tumbuh dari berbagai tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
Pengaturan penataan ruang ini diselenggarakan untuk mewujudkan ketertiban dalam penyelenggaraan penataan ruang, memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta hak dan kewajibannya dalam penyelenggaraan penataan ruang,dan mewujudkan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam seluruh aspek penyelenggaraan penataan ruang.
Yang kaitannya dengan proses pembangunan gedung yang sedang berlangsung di Kawasan Stadion Bima dan berdiri diatas lahan milik Pemkot Cirebon, yang peletakan batu pertama pembangunannya dilakukan oleh Walikota Cirebon pada 17 Februari 2020 ini merupakan Ruang Terbuka Hijau.
Bahkan patut diduga sebagai pelanggaran dibidang penataan ruang sehingga perlu dilakukan AUDIT TATA RUANG,
selain itu bahwa atas berlangsungnya proses pembangunan gedung di zona Ruang Terbuka Hijau tersebut perlu untuk dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang sebagai upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
yaitu melalui:Diduga ada PENGENAAN SANKSI TERHADAP PELANGGAR TATA RUANG. Pengenaan sanksi ini sebagai perangkat tindakan penertiban atas pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi.
Dalam Penjelasan Umum poin 7 Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pengenaan sanksi tidak hanya diberikan kepada pemanfaat ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang, tetapi dikenakan pula kepada pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin maka dikenakan sanksi adminstratif, sanksi pidana penjara, dan/atau sanksi pidana denda.
Pengenaan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang termaktub dalam:
Pasal 69 isinya Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Dan Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
Pasal 70
Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan perubahan fungsi ruang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
Pasal 71
Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Pasal 73
Setiap pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (7), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.
Pasal 74
Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72 dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72.
Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: a. pencabutan izin usaha; dan/atau b. pencabutan status badan hukum.
Atas dugaan terjadinya pelanggaran dibidang penataan ruang tersebut, kami Forum Komunikasi Aktivis Lokal Cirebon (FOKAL CIREBON) menyatakan sikap:
mendesa kepada aparat penegak Hukum
(polri dan kejasan ) untuk melakukan peroses penegakan Hukum terhadap dugaan tindak pidana bidang penataan ruang di kawasanan Stadion Bima
Usut tuntas dugaan tindak pidana penyalah gunaan wewenang, jabatab terkait dugaan pelanggaran tata ruang di kawasan Stdion Bima usut tuntas,tangkap dan adili sekarang juga tegasnya.( team.Red)
Post A Comment: