Koran Cirebon Group


Diterbitkan Oleh :PT. ARJUNA TARUNAKARYA

Berdasarkan : UU No. 40. Tentang PERS

Oleh : YAYASAN JASMINE PERSADA INDONESIA

SK. Menkumham : No. AHU : 00283.50.102014

SK Pendirian :Akta No. 15 Tanggal 17-04-2014





Pendiri : Agus Manurung, SH.MH., Asih Mintarsih / Firda, Sudiaji


Penasihat : Agus Manurung, SH.MH., Dr. H. Diding Syafrudin


Penasihat Hukum : Dr.Lusia Sulastri S.H.M.H (Jasmine)


Pemimpin Umum : Firda


Pemimpin Perusahaan : Asih Mintarsih


Pemimpin RedaksI : Sudiaji


Dewan Redaksi : Dr. H. Diding Syarifudin H. Moch Carkim, Darma Kusuma Asih Mintarsih, Sudi Aji, Lian Lubis, Ferry Rusdiono


Redaktur : Agus Budiman


Editor : Iman Suparman, Betran Ernowo


Korlap : Agus Tri


Sekertaris Redaksi : Mala Sari Wangi


Staff Redaksi : Muali, Azis Kurniawan


Pemasaran : Iip Anipah, Nex Pusman Fitri


Layout : Jegrog


Korwil : Uud Nurul Huda

KABIRO KORAN CIREBON


Kota Cirebon : Nando


Kabupaten Cirebon : Suwandi


Cirebon Timur :


Cirebon Barat : Jaeni


Indramayu :Parto


Kuningan : IR. Iwan Yulistiawan,Kodir Danu Wijaya


Majalengka : Dede Sukmara,


Banten : Asmari Abdulrrochim


Subang : Gusman


Garut :Beni Nugraha AMD.KD


Bengkulu :Desmi Herawati


Tegal :Fahrizal



WARTAWAN KORAN CIREBON


Kota Cirebon : Tatang,Febri, Agusra Efendi, Prayoga


Kab. Cirebon :Agus Irnawan, Karnadi, Sugiarno, Nurhendi


Subang :Arthur


Kuningan : Valeriana, Renaldo Ernowo


Majalengka : Uung Maskur,S Dede Suhardi, Didin fachrudin, Ade Prayitno, Haryanto


Indramayu :Muhamad Lutfi, Sugono


Jawa Tengah : Tuti Setiawati


Jakarta (Wilayah Liputan KPK, Kementerian dll) : Dade


Bandung : Jamaludin


Bekasi :Novianto Kurniawan


Bengkulu : Keno Helwan

Cianjur : Moh. Arfin Yusuf

No. Rek BRI : 4130-01-012390-53-1

Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan :

Jl. Sudirman - Taman Kota Ciperna Blok B.2 Kav 1-2 Ciperna - Kec. Talun Kab. Cirebon

Telp : 081321300641 - 085974029828

Percetakan : CV. Angkasa & Brother

Isi di luar tanggung jawab percetakan

Pengiriman Berita :redaksikorancirebon@gmail.com

koranecirebon@gmail.com

Iklan dan Pemasaran :

Navigation
Berita Terkini // Lihat Semua 

SEGERA PROSES HUKUM DUGAAN TINDAK PIDANA PENATAAN RUANG DI KAWASAN STADION BIMA

KORAN CIREBON    (KOTA CIREBON).
25/8/2020 Berdasarkan Gambar Peta Rencana Pola Ruang Kota Cirebon dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Kota Cirebon Tahun 2011- 2031, bahwa Kawasan Stadion Bima merupakan Zonasi Kawasan lindung yang didalamnya meliputi Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Menurut Faisal Ketua FOKAL dengqb tegas mengatakan:
Sebagai Kawasan Lindung dan RTH, kawasan Stadion Bima keberadaannya memiliki fungsi utama untuk  melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan yang penggunaannya lebih bersifat terbuka.

Diantaranya tempat tumbuh dari berbagai tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Pengaturan penataan ruang ini diselenggarakan untuk mewujudkan ketertiban dalam penyelenggaraan penataan ruang, memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta hak dan kewajibannya dalam penyelenggaraan penataan ruang,dan mewujudkan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam seluruh aspek penyelenggaraan penataan ruang.

Yang kaitannya dengan proses pembangunan gedung yang sedang berlangsung di Kawasan Stadion Bima dan berdiri diatas lahan milik Pemkot Cirebon, yang peletakan batu pertama pembangunannya dilakukan oleh Walikota Cirebon pada 17 Februari 2020 ini merupakan Ruang Terbuka Hijau.

Bahkan patut diduga sebagai pelanggaran dibidang penataan ruang sehingga perlu dilakukan AUDIT TATA RUANG,
selain itu bahwa atas berlangsungnya proses pembangunan gedung di zona Ruang Terbuka Hijau tersebut perlu untuk dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang sebagai upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.

 yaitu melalui:Diduga ada  PENGENAAN SANKSI TERHADAP PELANGGAR TATA RUANG. Pengenaan sanksi ini sebagai perangkat tindakan penertiban atas pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi.

Dalam Penjelasan Umum poin 7 Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pengenaan sanksi tidak hanya diberikan kepada pemanfaat ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang, tetapi dikenakan pula kepada pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin maka dikenakan sanksi adminstratif, sanksi pidana penjara, dan/atau sanksi pidana denda.

Pengenaan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang termaktub dalam:
Pasal 69 isinya Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

Dan Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 70 
Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan perubahan fungsi ruang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

 Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). 

Pasal 71
Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

Pasal 73 
 Setiap pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (7), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya. 

Pasal 74 
Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72 dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72. 

Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: a. pencabutan izin usaha; dan/atau b. pencabutan status badan hukum.

Atas dugaan terjadinya pelanggaran dibidang penataan ruang tersebut, kami Forum Komunikasi Aktivis Lokal Cirebon (FOKAL CIREBON) menyatakan sikap:
mendesa kepada aparat penegak Hukum 
(polri dan kejasan ) untuk melakukan peroses penegakan Hukum terhadap dugaan tindak pidana bidang penataan ruang  di kawasanan Stadion Bima
Usut tuntas  dugaan tindak pidana  penyalah gunaan wewenang, jabatab terkait dugaan pelanggaran tata ruang di kawasan Stdion Bima usut tuntas,tangkap dan adili sekarang juga tegasnya.( team.Red)
Banner

Post A Comment: