Koran Cirebon Group


Diterbitkan Oleh :PT. ARJUNA TARUNAKARYA

Berdasarkan : UU No. 40. Tentang PERS

Oleh : YAYASAN JASMINE PERSADA INDONESIA

SK. Menkumham : No. AHU : 00283.50.102014

SK Pendirian :Akta No. 15 Tanggal 17-04-2014





Pendiri : Agus Manurung, SH.MH., Asih Mintarsih / Firda, Sudiaji


Penasihat : Agus Manurung, SH.MH., Dr. H. Diding Syafrudin


Penasihat Hukum : Dr.Lusia Sulastri S.H.M.H (Jasmine)


Pemimpin Umum : Firda


Pemimpin Perusahaan : Asih Mintarsih


Pemimpin RedaksI : Sudiaji


Dewan Redaksi : Dr. H. Diding Syarifudin H. Moch Carkim, Darma Kusuma Asih Mintarsih, Sudi Aji, Lian Lubis, Ferry Rusdiono,Bima


Redaktur : Fery S


Editor : Iman Suparman, Betran Ernowo


Korlap : Agus Tri


Sekertaris Redaksi : Mala Sari Wangi


Staff Redaksi : Muali, Azis Kurniawan


Pemasaran : Iip Anipah, Nex Pusman Fitri


Layout : Jegrog


Korwil : Uud Nurul Huda


Kaperwil Jateng : Viosari SE

KABIRO KORAN CIREBON


Kota Cirebon : Nando


Kabupaten Cirebon : Suwandi


Cirebon Timur :


Cirebon Barat : Jaeni


Indramayu :Parto


Kuningan : Kodir Danu Wijaya


Majalengka : Dede Sukmara,


Banten : Asmari Abdulrrochim


Subang : Gusman


Garut : Beni Nugraha AMD.KD


Bengkulu : Desmi Herawati


Tegal : Fahrizal



WARTAWAN KORAN CIREBON


Kota Cirebon : Tatang,Febri, Agusra Efendi, Prayoga


Kab. Cirebon :Agus Irnawan, Jaeni/Bang Jack, Nurhendi,Tri Karsohadi


Subang :Arthur


Kuningan : Valeriana, Renaldo Ernowo


Majalengka : Uung Maskur,S Dede Suhardi, Didin fachrudin, Ade Prayitno, Haryanto


Indramayu :Muhamad Lutfi, Sugono, Suparta


Jawa Tengah : Tuti Setiawati


Jakarta (Wilayah Liputan KPK, Kementerian dll) : Dade

Jakarta : Megi


Bandung : Jamaludin


Bekasi :Novianto Kurniawan


Bengkulu : Keno Helwan

Cianjur : Moh. Arfin Yusuf

No. Rek BRI : 4130-01-012390-53-1

Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan :

Jl. Sudirman - Taman Kota Ciperna Blok B.2 Kav 1-2 Ciperna - Kec. Talun Kab. Cirebon

Telp : 081321300641 - 085974029828

Percetakan : CV. Angkasa & Brother

Isi di luar tanggung jawab percetakan

Pengiriman Berita :redaksikorancirebon@gmail.com

koranecirebon@gmail.com

Iklan dan Pemasaran :

Navigation
Berita Terkini // Lihat Semua 

Walikota Cirebon Harus Klarifikasi Terkait Polemik Pembangunan Gedung diatas Tanah Pemkot di Kawasan Stadion Bima

KORAN CIREBON   (KOTA CIREBON).
Berlangsungnya proses pembangunan gedung diatas tanah milik Pemkot Cirebon di kawasan Stadion Bima (eks aset Pertamina) seluas 10.300 meter persegi diduga  memunculkan polemik di masyarakat.

Bahkan Forum Komunikasi Aktivis Lokal Cirebon(FOKAL) mengatakan kepada Media Online dan Cetak Koran Cirebon bahwa,
Polemik ini diduga kuat muncul akibat kesimpangsiuran mengenai status tanah, proses pemindah tanganan dan/atau pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam pembangunan gedung yang sedang berlangsung diatas tanah Pemkot Cirebon.

Dimulai pada 17 Februari 2020, Walikota Cirebon secara simbolis melakukan peletakan batu pertama pembangunan gedung baru Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ).

Pembangunan gedung baru yang dibangun oleh Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati (YPSGJ) ini berdiri diduga diatas tanah hibah. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Dadang Sukandar Kasidin sebagai Ketua YPSGJ dalam pemberitaan yang dimuat di berbagai media massa diantaranya dalam:

 Diantara beberapa Media bahwa pembangunan gedung baru kampus IV UGJ ini berada di atas lahan seluas 1 hektar 300 meter yang merupakan proses hibah dari Pemkot Cirebon.¹

 mewartakan bahwa gedung baru FK UGJ berdiri di lahan 1 hektar 300 meter yang berasal dari lahan hibah Pemda Kota Cirebon.²

Seiring berjalannya waktu, pada 29 Mei 2020, DPRD Kota Cirebon menerima ekspos Badan Keuangan Daerah (BKD) dan UGJ Cirebon di ruang Griya Sawala terkait permohonan persetujuan DPRD tentang hibah barang milik daerah berupa tanah kepada Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati (YPSGJ).³

Permohonan hibah dari UGJ ini kemudian ditindak lanjuti DPRD Kota Cirebon pada 3 Juni 2020 dengan membentuk panitia khusus (Pansus) Hibah Barang Milik Daerah kepada Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati (YPSGJ) Cirebon yang diketuai oleh Edi Suripno SIP, M.Si.⁴

Pada 10 Juni 2020, Pansus Hibah Barang Milik Daerah kepada Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati (YPSGJ) DPRD Kota Cirebon meninjau lokasi yang akan dihibahkan oleh Pemda Kota Cirebon. Mengutip dari media lainnya, Edi Suripno sebagai ketua Pansus menyampaikan bahwa pembangunan yang saat ini dilakukan UGJ merupakan lahan yang sudah terikat perjanjian pinjam pakai dengan Pemda Kota cirebon.

Juga Rektor UGJ, Mukarto Siswoyo, memberikan pernyataan bahwa gedung yang sekarang sedang dalam pembangunan pada dasarnya bukan hibah, akan tetapi izin pinjam pakai dari Pemkot Cirebon.

 Izin tersebut memiliki masa berlaku selama 5 tahun, dan bisa diperpanjang. “Sesuai klausul dan SK Walikota, boleh dibangun karena kebutuhan. Kemudian ditingkatkan menjadi hibah. Tidak mungkin kami membangun dana miliaran tanpa dasar yang kuat,” tandas Mukarto.

Beberapa pernyataan tersebut diatas diduga menimbulkan pertanyaan dan polemik di masyarakat, yaitu apa sesungguhnya yang terjadi dengan Barang Milik Daerah yang berupa tanah di kawasan Stadion Bima seluas 10.300 meter persegi? 

Pertama, jika pada 20 Februari 2020 disebutkan bahwa pembangunan gedung baru FK UGJ berdiri diatas lahan seluas 10.300 meter persegi yang peletakan batu pertamanya secara simbolis dilakukan oleh Walikota Cirebon diduga itu merupakan tanah hibah dari Pemkot Cirebon.

Lalu mengapa pada 29 Mei 2020 Badan Keuangan Daerah (BKD) - UGJ Cirebon, baru mengajukan permohonan persetujuan hibah kepada DPRD Kota Cirebon?

Sebagaimana disampaikan oleh Ketua Pansus dan Rektor UGJ pada 10 Juni 2020 bahwa diduga  pembangunan gedung yang saat ini dilakukan UGJ merupakan lahan yang sudah terikat perjanjian pinjam pakai dengan Pemda Kota Cirebon selama 5 tahun dan bisa diperpanjang. Atas dasar apa pemanfaatan Barang Milik Daerah  berupa Pinjam Pakai tersebut dilakukan?.

Mengingat Pasal 30 Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan
pasal 153 Permendagri No.19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah bahwa: "Pinjam pakai barang milik daerah dilaksanakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar 
 pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan".

Berubah-ubahnya informasi terkait  status tanah, proses pemindah tanganan dan/atau pemanfaatan Barang Milik Daerah, dan penggunaan lahan dalam pembangunan gedung diatas tanah Pemkot Cirebon tersebut, maka kami: 

Mendesak Walikota Cirebon sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah untuk memberikan klarifikasi atas polemik tersebut diatas, dan memberikan penjelasan mengenai "atas alas hak apa yang menjadi dasar pembangunan gedung diatas tanah milik Pemkot Cirebon di Kawasan Stadion Bima  Cirebon.pungkasnya.

(Tim dan Red)
Banner

Post A Comment: