Kapolres Majalengka Pimpin FGD Optimalisasi Peran Komunitas Dalam Rangka Harkamtibmas Di Wilkum Polres Majalengka

KORAN CIREBON (Polres Majalengka) Untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas) serta menjalin koordinasi yang lebih baik dengan stakeholder ditengah Pandemi Covid 19, Satbinmas Polres Majalengka menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD), Rabu (30/09/2020) .

Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dipimpin Kapolres Majalengka AKBP Dr. Bismo Teguh Prakoso dengan didampingi Narasumber Ketua MUI Kabupaten Majalengka K.H Anwar Sulaiman Dan Perwakilan dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Majalengka.

Kapolres Menerangkan ” Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dilaksanakan untuk mewujudkan Kamtibmas yang kondusif dengam Optimalisasi Peran Komunitas dalam memelihara kamtibmas di wilayah hukum Polres Majalengka ” Ungkapnya

” Kegiatan ini juga untuk menjaga Kamtibmas dalam masa pandemi covid-19 ini, diharapkan pada warga terutama pada tokoh masyarakat, tokoh agama guna membantu Polri memberikan imbauan pada warga agar tetap menerapkan Protokol Kesehatan serta tidak mudah terpengaruh dengan berita hoax yang bisa menggangu Kamtibmas lingkungan Kabupaten Majalengka ” Jelas Kapolres Majalengka AKBP Dr. Bismo Teguh Prakoso ( Aji.Baron )

Sastra,Seni Dan Budaya

Keraton Bersejarah Harus Tetap Di Lestarikan....!!!
Masyarakat dihebohkan oleh banyak kemunculan kerajaan atau keraton dadakan yang tema dan gayanya ibarat 11-12 sama hanya beda "gimmick alias racikan tampilan".
Berbeda dengan kerajaan yg sejak ratusan tahun silam sudah ada. Meskipun sudah menjadi bagian NKRI namun kerajaan ini hanya menjadi warisan adiluhung yang awalnya menjadi pusat penyebaran seni budaya dan penyebaran agama. Sehingga warisan berupa seni ,adat tradisi dan peninggalan artefak/bendawi ini sekarang menjadi bahan renungan, bahan kajian dan pemberi semangat agar terus dilestarikan.
Disinilah peranan keraton atau kesultanan berada ditengah perkembangan jaman harus makin membaur dengan dinamika perkembangan jaman itu sendiri, bukan mengurung diri menganggap keraton milik pribadi, karena Sultan Kanoman XII Sultan Raja Muhammad Emirudin sejak bertahta tahun 2003 telah membuka diri agar keraton dan masyarakat saling membangun akluturasi/pembauran tanpa melunturkan nilai budaya adiluhung itu sendiri. Sultan tidak mengklaim bahwa keraton adalah milik diri dan keluarganya tetapi ini semua milik Keluarga Besar Kesultanan Kanoman dan milik bangsa Indonesia.
Beda halnya dg kemunculan mendadak kerajaan/kesultanan setelah proklamasi 17 Agustus 1945 tentu banyak motif atau latar belakangnya. Argumen bahwa ingin melestarikan budaya yang mana. Ingin meneruskan pemeliharaan adat tradisi juga yang seperti apa. Sehingga masyarakat sebagian besar tidak bersimpati karena bisa saja ini permainan besar untuk menjadi obrolan masyarakat seputar kemunculannya saja.
Lagi pula kalau ingin melestarikan dan mensejahterakan warga sekitar apakah harus mendirikan kerajaan atau harus disebut sebagai raja atau sultan ? Toh banyak Yayasan dari para konglomerat sudah berkiprah di masyarakat sejak tahun 1970an masih memberi kepedulian sosial, pelestarian seni budaya dll tetapi para konglomerat tidak mendirikan kerajaan/kesultanan..
Apakah yayasan sampoerna , yayasan astra atau yayasan milik konglomerat lain yang sudah banyak memberi sumbangan sosial,mendirikan sekolah dll itu akhirnya mendirikan kerajaan/kesultanan ? Di sisi lain ada yang memberikan alasan atau dalih mereka mendirikan kerajaan/kesultanan/orang serta penuh lencana di dada dalihnya adalah untuk melestarikan budaya,memberi manfaat bagi rakyat dll..Jadi, apakah harus mendirikan kerajaan/kesultanan/dada penuh lencana dulu jika benar niatnya memang untuk mensejahterakan rakyat..?
(Red..2020)

Pages

Kapolres Majalengka Pimpin FGD Optimalisasi Peran Komunitas Dalam Rangka Harkamtibmas Di Wilkum Polres Majalengka

Koran Cirebon

Post A Comment:

Popular Posts

Pages

Next

Posting Lebih Baru

Previous

Posting Lama

Koran Cirebon

Post A Comment: