BOX REDAKSI


Koran Cirebon Group


Diterbitkan Oleh :PT. ARJUNA TARUNAKARYA

Berdasarkan : UU No. 40. Tentang PERS

Oleh : YAYASAN JASMINE PERSADA INDONESIA

SK. Menkumham : No. AHU : 00283.50.102014

SK Pendirian :Akta No. 15 Tanggal 17-04-2014





Pendiri : Agus Manurung, SE.SH.MH., Asih Mintarsih / Firda


Penasihat : Agus Manurung, SE.SH.MH., Dr. H. Diding Syafrudin


Penasihat Hukum : Agus Manurung, SE.SH.MH., Dr. H. Dr.Lusia Sulastri S.H.M.H (Jasmine)


Pemimpin Umum : Darma Kusuma


Pemimpin Perusahaan : Asih Mintarsih


Pemimpin RedaksI : Muhadi


Wakil Pemimpin RedaksI : Rukmana Hermada


Dewan Redaksi : Dr. H. Diding Syarifudin H. Darma Kusuma, Wastija, Ferry Rusdiono, Brigjen Pol (P) DRS. A. Rusno Prihardito , Rudi, Wagi Altasya, Ating


Redaktur : Agus Budiman


Editor : Nurrudin


Korlap : Agus Tri


Sekertaris Redaksi : Mala Sari Wangi


Bendahara Redaksi : Valeriana Ernowo


Staff Redaksi : Muali, Andri, Rendy Setiawan, Shidiq Wibisono, Showadi, Akrudi SH, Nurkaman SH, Betran Ernowo, Rizqin, Ahmad Yani, Khaerunisa


Pemasaran : Renaldo Ernowo SE


Layout : Jegrog


Kaperwil Jabodetabek : Amos Mainase


Kaperwil Jateng :


Korwil : Nurzaman


Korwil Lampung :


Ketua Investigasi : Suswantoro .


KABIRO KORAN CIREBON


Kota Cirebon : Piem Apriyanto


Kabupaten Cirebon : Dasuki


Cirebon Timur :


Cirebon Utara : Supriyadi


Cirebon Barat : Diding .


Indramayu :


Kuningan :


Majalengka : Dede Sukmara,


Cimahi :


Bali : Neti herawati SE


Subang : Gusman


Garut : Beni Nugraha AMD.KD


Bengkulu : Desmi Herawati


Lampung Utara : Yusniaty / Okti


Tegal :



Brebes : Tuti Setiawati


WARTAWAN KORAN CIREBON


Kota Cirebon : Prayoga Tatang, Godrianto, Dodi Agustian


Kab. Cirebon :Agus Irnawan, Suparman, Safitri, Moch Prayogi, Sulaeman


Subang :Arthur


Kuningan :


Majalengka : .


Indramayu :


Jabodetabek : Hendra, Martin LS


Jawa Tengah :


Jakarta (Wilayah Liputan KPK, Kementerian dll) : Feri Rusdiono

Jakarta : Fitri Herliani


Bandung : Jamaludin


Cimahi :


Bekasi : Siti Sarah


Bengkulu :

Cianjur : Moh. Arfin Yusuf

No. Rek BRI : 4130-01-012390-53-1

Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan :

Jl. Sudirman - Perumahan Taman Kota Ciperna Blok B.2 Kav 1-2 Ciperna - Kec. Talun Kab. Cirebon

Telp : 0895 7087 71888 - 0821 1776 2817

Percetakan : CV. Angkasa & Brother

Isi di luar tanggung jawab percetakan

Pengiriman Berita :redaksikorancirebon@gmail.com

koranecirebon@gmail.com

Iklan dan Pemasaran :

Navigation
Berita Terkini // Lihat Semua 

Diduga Ada Mafia Di BPNT, Lsm Gmbi Meminta Komisi IV Diminta Segera Usut Sampai Tuntas


Koran Cirebon ( CIREBON),Ibarat seperti membunyikan bangkai, cepat atau lambat bau busuknya pun tercium juga. Perumpamaan tersebut menggambarkan persoalan program sosial Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Cirebon, yang diduga semerawut dan kental dengan aroma Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).


Pada hal sudah Tiga tahun berjalan akan tetapi program pemerintah pusat itu, rupanya menyimpan persoalan besar didalamnya. Sehingga ada Potensi bisnis dimanfaatkan oleh sebagian pihak sebagai ladang emas yang sangat menggiurkan.


 Pasalnya, program bantuan tersebut, rutin dilaksanakan setiap bulan, dengan jumlah penerima bantuan yang cukup fantastis.



Ketua Distrik LSM GMBI Cirebon Raya, Maman Kurtubi mengungkapkan, di Kabupaten Cirebon ada sekitar 230 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima program BPNT tersebut. Dari jumlah sebesar itu menurutnya dalam realisasi pelaksanaannya tentu membutuhkan supplai yang besar.


"Program BPNT ini kan bentuknya sembako. Pastinya ada pengadaan yang dilakukan oleh e-waroeng. Penyalur bantuan itu kan e-waroeng. Peluang itu dimanfaatkan oleh para mafia pengadaan sembako BPNT, untuk memonopoli komoditinya. Alhasil, hanya barang dari mereka saja, yang bisa terserap. Dan kami menduga dalam pelaksanaannya, diduga kuat erat dengan KKN di dalamnya," ujar Maman kepada Repubiqu usai acara khotmil qur'an rutin, Kamis malam (19/11/2020).


Maman menjelaskan, komoditi yang di monopoli oleh mafia Program BPNT tersebut adalah salah satunya supplai kebutuhan beras oleh e-waroeng. Pasalnya, menurut Maman, beras adalah komoditas wajib yang harus tersedia dalam penyaluran program BPNT kepada para KPM.



"Di program BPNT ini, masing - masing KPM itu kan menerima bantuan senilai dua ratus ribu rupiah, dalam bentuk uang elektronik di atm masing - masing KPM. Supaya (uangnya) bisa diambil, harus ditukar dengan sembako di e-waroeng yang ada di desanya. Umumnya paket sembakonya itu beras, telor, daging (bisa sapi, ayam, ikan) dan buah," jelasnya.


Diungkapkan Maman, hampir mayoritas kebutuhan beras untuk program tersebut tidak kurang dari 10 ton per kecamatan. Sehingga bisa dipastikan, ada keuntungan besar yang diraup oleh mafia supplier pengadaan beras BPNT tersebut.


"Berdasarkan hasil investigasi kami, ada 2 mafia besar yang punya peranan kuat dalam pengaturan suppli komoditas beras di program itu. Inisialnya adalah A dan D. Hampir semua komoditas beras, mereka lah yang suppli. Dan kami menduga kuat ada praktek KKN di dalamnya. Supaya aman dan lancar," ungkap Maman.


Terkait persoalan tersebut, Maman juga mendesak kepada Pemkab Cirebon juga Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, untuk segera membongkar dugaan permainan busuk para mafia pengadaan sembako BPNT di Kabupaten Cirebon tersebut, yang diduga kuat menjadi salah satu sarang KKN.


"Kami mendesak kepada Bupati Cirebon dan juga dewan Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon supaya cepat memanggil para pihak yang berkaitan dengan program BPNT ini. Usut sampai tuntas. Jangan jadikan masyarakat miskin aset untuk menghalalkan korupsi. Usut mulai dari tingkat desa, kecamatan sampai daerah. Siapa saja yang terlibat," tegasnya.


Tak hanya itu, Maman juga meminta kepada pemerintah untuk membuka posko pengaduan terkait program bantuan BPNT tersebut. Pasalnya menurut Maman, tak sedikit warga penerima (KPM) bantuan tersebut, yang merasa di bodohi dan di intimidasi oleh para oknum yang terlibat dalam pelaksanaan penyaluran bantuan BPNT tersebut.


"Masyarakat KPM itu terus menerus di bodohi oleh para oknum. Bahkan ada juga yang di intimidasi, kalau rewel nanti dicoret dari daftar bantuan. Itu yang bikin masyarakat takut dan diam. Sekali lagi kami minta, usut tuntas persoalan BPNT ini sampai ke akar-akarnya," tandas Maman. (Tim)

Banner

Post A Comment: