Lurah Setu Buka Diskusi Aspek Hukum Bisnis dan Pengenalan E-commerce dimotori oleh Dosen FH Unpam

Koran Cirebon ( TANGSEL),Ditengah kondisi masih dalam masa pandemi tidak menyurutkan semangat dosen FH- Unpam (Fakultas Hukum Universitas Pamulang) dalam mengadakan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi berupa pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh lima Dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang.

Lurah Setu, Kota Tangerang Selatan H. Naun Gunawan saat memberikan sambutan di Aula Kelurahan Setu pada Selasa (17-11-2020) menyampaikan

"Terima kasih kepada dosen-dosen Fakultas Hukum Unpam atas kepeduliannya kepada masyarakat kelurahan Setu yang telah memberikan ilmu di bidang hukum mengenai pengenalan E-commerce yang sadar hukum kepada masyarakat dalam mengembangkan pengetahuan tentang berbisnis E-commerce dimasa pandemi covid-19 ini", tutur Lurah Setu

Lurah Setu juga berpesan kepada perwakilan masyarakat yang hadir di kelurahan Setu meskipun dalam kondisi pandemi tetap mematuhi protokoler kesehatan dimana diharapkan nanti bisa memberikan informasi keilmuan ini kepada masyarakat sekitar di Kelurahan Setu, Tangerang Selatan", jelas H. Naun

Dina Novita selaku Dosen FH Unpam yang juga Pembicara bidang Ekonomi mengharapkan

"Dengan adanya acara diskusi ini kami harapkan akan menambah wawasan kepada masyarakat, khususnya warga Kelurahan Setu, tentang cara memulai bisnis online dengan mengetahui jenis-jenis bisnis online yang bisa di pilih, serta cara berbisnis yang aman dengan mengetahui aspek hukum E-commerce", tutur Dina yang juga Pengurus DPP IPJI (Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia) ini

Dina menambahkan Agar peserta dapat memetik ilmu yang kami sampaikan, guna menambah pengetahuan akan hak dan kewajiban antara para pelaku E-Commerce", ujar Dina Novita selaku Ketua PKM

Turut hadir tim Dosen lainnya Slamet Riyady , Abdul Hay Nasution yang juga sebagai pembicara Bidang Hukum Bisnis, Herlina Basri dan Abdul Rachman, dan juga melibatkan mahasiswa yakninya Rima, Yunan, Hendri, Sayidatul, dan Indah, serta perwakilan dari masyarakat diantaranya ketua RW, LPM, Karang Taruna, Tokoh masyarakat, PKK perwakilan RT dan Tokoh agama. (Asih Mintatsih .Megy Aidillova)

Sastra,Seni Dan Budaya

Keraton Bersejarah Harus Tetap Di Lestarikan....!!!
Masyarakat dihebohkan oleh banyak kemunculan kerajaan atau keraton dadakan yang tema dan gayanya ibarat 11-12 sama hanya beda "gimmick alias racikan tampilan".
Berbeda dengan kerajaan yg sejak ratusan tahun silam sudah ada. Meskipun sudah menjadi bagian NKRI namun kerajaan ini hanya menjadi warisan adiluhung yang awalnya menjadi pusat penyebaran seni budaya dan penyebaran agama. Sehingga warisan berupa seni ,adat tradisi dan peninggalan artefak/bendawi ini sekarang menjadi bahan renungan, bahan kajian dan pemberi semangat agar terus dilestarikan.
Disinilah peranan keraton atau kesultanan berada ditengah perkembangan jaman harus makin membaur dengan dinamika perkembangan jaman itu sendiri, bukan mengurung diri menganggap keraton milik pribadi, karena Sultan Kanoman XII Sultan Raja Muhammad Emirudin sejak bertahta tahun 2003 telah membuka diri agar keraton dan masyarakat saling membangun akluturasi/pembauran tanpa melunturkan nilai budaya adiluhung itu sendiri. Sultan tidak mengklaim bahwa keraton adalah milik diri dan keluarganya tetapi ini semua milik Keluarga Besar Kesultanan Kanoman dan milik bangsa Indonesia.
Beda halnya dg kemunculan mendadak kerajaan/kesultanan setelah proklamasi 17 Agustus 1945 tentu banyak motif atau latar belakangnya. Argumen bahwa ingin melestarikan budaya yang mana. Ingin meneruskan pemeliharaan adat tradisi juga yang seperti apa. Sehingga masyarakat sebagian besar tidak bersimpati karena bisa saja ini permainan besar untuk menjadi obrolan masyarakat seputar kemunculannya saja.
Lagi pula kalau ingin melestarikan dan mensejahterakan warga sekitar apakah harus mendirikan kerajaan atau harus disebut sebagai raja atau sultan ? Toh banyak Yayasan dari para konglomerat sudah berkiprah di masyarakat sejak tahun 1970an masih memberi kepedulian sosial, pelestarian seni budaya dll tetapi para konglomerat tidak mendirikan kerajaan/kesultanan..
Apakah yayasan sampoerna , yayasan astra atau yayasan milik konglomerat lain yang sudah banyak memberi sumbangan sosial,mendirikan sekolah dll itu akhirnya mendirikan kerajaan/kesultanan ? Di sisi lain ada yang memberikan alasan atau dalih mereka mendirikan kerajaan/kesultanan/orang serta penuh lencana di dada dalihnya adalah untuk melestarikan budaya,memberi manfaat bagi rakyat dll..Jadi, apakah harus mendirikan kerajaan/kesultanan/dada penuh lencana dulu jika benar niatnya memang untuk mensejahterakan rakyat..?
(Red..2020)

Pages

Lurah Setu Buka Diskusi Aspek Hukum Bisnis dan Pengenalan E-commerce dimotori oleh Dosen FH Unpam

Koran Cirebon

Post A Comment:

Popular Posts

Pages

Next

Posting Lebih Baru

Previous

Posting Lama

Koran Cirebon

Post A Comment: