Koran Cirebon Group


Diterbitkan Oleh :PT. ARJUNA TARUNAKARYA

Berdasarkan : UU No. 40. Tentang PERS

Oleh : YAYASAN JASMINE PERSADA INDONESIA

SK. Menkumham : No. AHU : 00283.50.102014

SK Pendirian :Akta No. 15 Tanggal 17-04-2014





Pendiri : Agus Manurung, SH.MH., Asih Mintarsih / Firda, Sudiaji


Penasihat : Agus Manurung, SH.MH., Dr. H. Diding Syafrudin


Penasihat Hukum : Dr.Lusia Sulastri S.H.M.H (Jasmine)


Pemimpin Umum : Firda


Pemimpin Perusahaan : Asih Mintarsih


Pemimpin RedaksI : Sudiaji


Dewan Redaksi : Dr. H. Diding Syarifudin H. Moch Carkim, Darma Kusuma Asih Mintarsih, Sudi Aji, Lian Lubis, Ferry Rusdiono,Bima


Redaktur : Fery S


Editor : Iman Suparman, Betran Ernowo


Korlap : Agus Tri


Sekertaris Redaksi : Mala Sari Wangi


Staff Redaksi : Muali, Azis Kurniawan


Pemasaran : Iip Anipah, Nex Pusman Fitri


Layout : Jegrog


Korwil : Uud Nurul Huda


Kaperwil Jateng : Viosari SE

KABIRO KORAN CIREBON


Kota Cirebon : Nando


Kabupaten Cirebon : Suwandi


Cirebon Timur :


Cirebon Barat : Jaeni


Indramayu :Parto


Kuningan : Kodir Danu Wijaya


Majalengka : Dede Sukmara,


Banten : Asmari Abdulrrochim


Subang : Gusman


Garut : Beni Nugraha AMD.KD


Bengkulu : Desmi Herawati


Tegal : Fahrizal



WARTAWAN KORAN CIREBON


Kota Cirebon : Tatang,Febri, Agusra Efendi, Prayoga


Kab. Cirebon :Agus Irnawan, Jaeni/Bang Jack, Nurhendi,Tri Karsohadi


Subang :Arthur


Kuningan : Valeriana, Renaldo Ernowo


Majalengka : Uung Maskur,S Dede Suhardi, Didin fachrudin, Ade Prayitno, Haryanto


Indramayu :Muhamad Lutfi, Sugono, Suparta


Jawa Tengah : Tuti Setiawati


Jakarta (Wilayah Liputan KPK, Kementerian dll) : Dade

Jakarta : Megi


Bandung : Jamaludin


Bekasi :Novianto Kurniawan


Bengkulu : Keno Helwan

Cianjur : Moh. Arfin Yusuf

No. Rek BRI : 4130-01-012390-53-1

Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan :

Jl. Sudirman - Taman Kota Ciperna Blok B.2 Kav 1-2 Ciperna - Kec. Talun Kab. Cirebon

Telp : 081321300641 - 085974029828

Percetakan : CV. Angkasa & Brother

Isi di luar tanggung jawab percetakan

Pengiriman Berita :redaksikorancirebon@gmail.com

koranecirebon@gmail.com

Iklan dan Pemasaran :

Navigation
Berita Terkini // Lihat Semua 

DIDUGA KORDINASI DENGAN (KCD X ) DISDIK PROV.JABAR,SMKN 1 KAPETAKAN BOLEH TRIK ADM


Koran  Cirebon  ( Kabupaten.Cirebon ), Menindaklajut berita edisi minggu edisi ( 08/12) lalu terkait Penarikan administrasi melalui surat edaran Penilaian Akhir Semester yang diduga pungli di SMKN 1 Kapetakan kembali bersayap. Pasalnya dikatakan oleh Kepsek , Sri Handayani saat diwawancara oleh Koran Cirebon , Senin (15/12) mengatakan bahwa terkait adanya surat edaran dengan dibawahi permintaan pembayaran adm dari orang tua/wali murid dikhususkan untuk kelas XI dan XII telah berkoordinasi dengan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X , dan dari pihak Dinas itu memperbolehkan .


" Kita sudah berkoordinasi mas dengan KCD nya," ujarnya

Sri menegaskan bahwa bahwa siap bertanggung jawab bilamana ada sesuatu yang tidak terduga bisa terjadi atau dalam ini sampai kepada aparat penegak hukum.

" Jika saya diminta kerangan dari APH ya saya siap," jelasnya



Ia tidak menapik dalam hal itu adalah kebijakan sekolah dengan komite sekolah terkait penarik uang ke siswa/i namun ia memberikan statement bahwa untuk kelas 11 dan 12 tahun ini masih dikenakan biaya terkecuali untuk kelas 10 itu tidak ada biaya karena telah ada kebijakan .

" Kelas sebelas dan dua belas masih diperbolehkan dari pihak sekolah melakukan penggalangan dana ," tegasnya


Dari keterangan kepsek itu memicu pro dan kontra untuk itu pemerhati pendidikan Rinaldi Lussy bersama rekan LSM GPRI DPC. Kab.Cirebon akan melaporkan sekolah kepada APH di Kejaksaan Negri Kabupaten Cirebon untuk memberikan sedikit sentilan kepada sekolah- sekolah yang berani melakukan penggalangan dana hal tersebut sangat bertentangan dengan pasal 9 Permendikbud RI No.44 tahun 2012 bahwa Sekolah yang diselenggarakan pemerintah, dan/atau pemerintah daerah dilarang mengambil pungutan bagi biaya satuan pendidikan.


" UU nya jelas lalu kalau pihak sekolah bilang seperti itu maka yang dipertanyakan adalah KCD nya karena setahu saya di KCD Pendidikan XI Prov Jabar itu tidak diperbolehkan sekolah menarik pungutan dalam bentuk apapun dan untuk itu biar pihak Kejaksaan yang bertindak tegas, " paparnya 


Rinaldi menambahkan bahwa ia menduga ketua komite juga diduga melakukan persekongkolan mengambil keuntungan dengan beberapa ADM yang ngawur dan tidak memiliki dasar nya hal ini bukan tidak mungkin dugaan yaitu saling mengatur ritme yang tepat seperti saat Ujian sekolah ini dijadikan alat untuk mempermudah pratik yang diduga untuk memperkaya diri atau golongan.


" Sudah bukan rahasia umum lagi jika pihak sekolah dengan komite diduga saling berkalaborasi guna memperkaya diri," tegasnya


Sementara ketua komite SMKN 1 Kapetakan yang disebut Marta belum memberikan keterangan resmi kepada Koran Cirebon.


 ( Tri Karsohadi.Tim )

Banner

Post A Comment: