Koran Cirebon ( Jateng ), Media yang berlabel KBPP Polri telah mencinderai Undang Undang Pers sendiri, melalui Konferensi Pers oleh mantan Jurnalis Media Putra Bhayangkara Wilayah Jawa Tengah.Dijelaskan bahwa untuk masuk media ini,harus rogoh kocek 3jt, belum antribut, serta baju lain harus beli sendiri, anggota MPB di Indonesia rata rata bayar.
Ada info oknum pengurus MPB ada meminta uang puluhan juta rupiah, kalau saya di tanya kontribusi media, banyak yang saya berikan untuk media putra bhayangkara,
Dalam mengawal jalannya sembako Banprov 2020 Jawa Tengah, monitoring Pemerintahan dari Provinsi,Kabupaten,sampai desa, tidak ada aduan maupun intervensi,kami justru memberikan yang terbaik untuk Negara melalui jurnalistik.
Saya pribadi pada tahun 2020 telah bagikan paket sembako sebanyak 200 paket di wilayah salatiga dan kabupaten semarang, semua ada alat buktinya, belum bersama Bumdes Kabupaten Semarang kami qurban 5 ekor kambing yang di dokumentasikan.
Hal ini disaksikan Korda/korwil jatengnya, ditanya melanggar Ad/Art,sambil menunjuk SK MPB,ini Pimpred MPB harus menjelaskan, jurnalis yang vocal ini selalu menentang kinerja yang bersebrangan dengan pemerintah.
Saya tidak mau terjadi pungli atau pemerasan pada obyek berita, yang bikin heran lagi, Oknum anggota MPB telah memalsukan KTA Lembaga Bantuan Hukum Polda Jateng.
Hal ini dialami oleh Mantan Kepala Biro MPB Salatiga, dasar hukum dari mana semua ini, untuk masuk di LBH harus dari Pendidikan Hukum, dan itu wajib, bagaimana bisa mendampingi tersangka kalau tidak tahu hukum, kurang puas memalsukan Lembaga Bantuan Hukum Polda Jateng, memalsukan Surat Izin Praktek Dokter Gigi, ini yang harus di usut oleh Alat Penegak Hukum( APH ).
Kartu yang di keluarkan pun bayar semua,merasa nama saya di cemarkan dan di stop press di redaksi Putra Bhayangkara, tanpa pelanggaran Ad/Art .
" Kami akan melaporkan pimpinan PT.Tri Bintang Setia Media, kepada Kementrian Hukum dan Ham atas izin Redaksi Media Putra Bhayangkara, agar bisa dibekukan izinnya,kedua kami akan melayangkan surat tembusan kepada Dr.Evita Nursanty.M.Sc sebagai Ketua Umum KBPP Polri.
Bahwa KTA MPB mencantumkan nama KBPP Polri, diduga semua anggota Media Putra Bhayangkara tidak ada Kartu Anggota KBPP Polri, ini akan berbahaya bagi anggota KBPP Polri yang sah, jangan sampai organisasi yang besar ini di tumpangi media yang tidak bertanggung jawab dan merusak nama KBPP Polri sendiri " .
" Apakah mereka Keluaga Besar Putra Putri Polri itu yang harus di verifikasi data anggota MPB, dan perlu kita tahu, wartawan itu sebagai Profesi, jadi wartawan tidak ada yang gaji atau membayar, justru Redaksi harus bangga dengan tinta berita kita di lapangan, masyarakat menjadi tahu akan peristiwa kejadian.
Saya rasa MPB ini sudah tidak sehat, dan saya berharap anggota Media Putra Bhayangkara di Indonesia, apabila kalian di rugikan secara materi atau material silahkan melaporkan ke Polda setempat.
Apakah surat tugas atau Surat Keputusan serta KTA benar di tembuskan ke Polda & Polres sesuai wilayahnya, seperti yang tercantum dalam Surat Keputusan yang di tanda tangani pimpinan redaksinya, jangan sampai kita sebagai pekerja tinta di manfaatkan oleh redaksinya sendiri ", tukasnya.
" Sejak berita ini di turunkan bahwa redaksi bok media Putra Bhayangkara telah terhapus semua dan mendirikan media nama baru yaitu Putra bhayangkara, apakah ini perusahaan yang sehat, ber Kartu Anggota MPB tapi tidak masuk dalam redaksi, Ujar mantan
Jurnalistik MPB yang enggan di sebutkan namanya,semua biar di usut oleh APH ", pungkasnya. ( Tim )
Post A Comment: