BOX REDAKSI


Koran Cirebon Group


Diterbitkan Oleh :PT. ARJUNA TARUNAKARYA

Berdasarkan : UU No. 40. Tentang PERS

Oleh : YAYASAN JASMINE PERSADA INDONESIA

SK. Menkumham : No. AHU : 00283.50.102014

SK Pendirian :Akta No. 15 Tanggal 17-04-2014





Pendiri : Agus Manurung, SH.MH., Asih Mintarsih / Firda, Sudiaji


Penasihat : Agus Manurung, SH.MH., Dr. H. Diding Syafrudin


Penasihat Hukum : Dr.Lusia Sulastri S.H.M.H (Jasmine)


Pemimpin Umum : Firda


Pemimpin Perusahaan : Asih Mintarsih


Pemimpin RedaksI : Sudiaji


Dewan Redaksi : Dr. H. Diding Syarifudin H. Moch Carkim, Darma Kusuma, Sudi Aji, Ferry Rusdiono, BRIGEN POL (P) DRS. A. Rusno Prihardito , Rudi, Wagi Altasya


Redaktur : Agus Budiman


Editor : Betran Ernowo


Korlap : Agus Tri


Sekertaris Redaksi : Mala Sari Wangi


Bendahara Redaksi : Valeriana Ernowo


Staff Redaksi : Muali, Muhadi, Rendy Setiawan, Shidiq Wibisono, Showadi


Pemasaran : Iip Anipah


Layout : Jegrog


Kaperwil Jabodetabek : Amos Mainase


Kaperwil Jateng : Renaldo Ernowo SE


Korwil : Nurzaman


Korwil Lampung : Eko Hariyanto


Wartawan Investigasi : Asep Saefulloh


KABIRO KORAN CIREBON


Kota Cirebon : Prayoga


Kabupaten Cirebon : Suwandi


Cirebon Timur : Nurhendi


Cirebon Barat :


Indramayu :Parto


Kuningan : Supriyadi


Majalengka : Dede Sukmara,


Cimahi : Dadang Setiawangi


Banten :


Subang : Gusman


Garut : Beni Nugraha AMD.KD


Bengkulu : Desmi Herawati


Lampung Utara :


Tegal : Tuti Setiawati



WARTAWAN KORAN CIREBON


Kota Cirebon : Tatang, Agusra Efendi, Dodi Agustian


Kab. Cirebon :Agus Irnawan, Indah Jusari, Suparman, Safitri,


Subang :Arthur


Kuningan :


Majalengka : Uung Maskur,S Dede Suhardi, Didin fachrudin


Indramayu : Aan Haryati


Jabodetabek : Hendra, Martin LS


Jawa Tengah :


Jakarta (Wilayah Liputan KPK, Kementerian dll) : Feri Rusdiono

Jakarta : Megi


Bandung : Jamaludin


Cimahi : Juju Juariah


Bekasi :


Bengkulu :

Cianjur : Moh. Arfin Yusuf

No. Rek BRI : 4130-01-012390-53-1

Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan :

Jl. Sudirman - Perumahan Taman Kota Ciperna Blok B.2 Kav 1-2 Ciperna - Kec. Talun Kab. Cirebon

Telp : 0812 1310 3031 - 0821 1776 2817

Percetakan : CV. Angkasa & Brother

Isi di luar tanggung jawab percetakan

Pengiriman Berita :redaksikorancirebon@gmail.com

koranecirebon@gmail.com

Iklan dan Pemasaran :

Navigation
Berita Terkini // Lihat Semua 

Bupati Garut Menerima LHP Semester II Tahun 2021 dari BPK RI Perwakilan Jabar


Koran  Cirebon  ( Badung ), 05/01/2022 Bandung, Bupati Garut, Rudy Gunawan, menghadiri penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Semester II Tahun 2021 atas Pemeriksaan Kinerja dan Kepatuhan, yang dilaksanakan di Ruang Rapat Lantai 2 dan Ruang Kelas Lantai 4 Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Jalan Moch. Toha No.164, Bandung. Rabu, 05/01/2022

Pada kesempatan itu, Bupati Garut, menerima dokumen LHP Kinerja atas upaya Pemerintah Daerah dalam Membangun Destinasi Pariwisata Tahun Anggaran (TA) 2019 sampai dengan Semester I 2021. 

Selain Pemerintah Kabupaten Garut, hal yang sama diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Bandung dan Pemerintah Kota Bogor, acara kembali digelar secara offline dengan menerapkan protokol kesehatan ketat di ruang kelas lantai 4 kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

LHP diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan, Agus Khotib, dengan didampingi Kepala Subauditorat Jabar 2, Indra Syahputra, Kepala Subauditorat Jabar 3, Anthon Merdiansyah, Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan Kinerja Pariwisata pada Pemerintah Kabupaten Bandung, Ade Kusnadi.

Selain itu para pengendali teknis dan Ketua Tim Pemeriksa. LHP Kinerja Pariwisata pada Pemerintah Kota Bogor diterima oleh Wakil Ketua III DPRD, Eka Wardhana, dan Walikota Bogor, Bima Arya. 

Pada Pemerintah Kabupaten Garut, LHP diterima langsung oleh Ketua DPRD, Euis Ida Wartiah dan Bupati Garut, Rudy Gunawan. Masing-masing pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mempercepat terwujudnya desa wisata sebagai salah satu potensi pendapatan daerah.

Dalam rilisnya, Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Barat, Agus Khotib, menyebutkan, LHP yang dihasilkan tersebut merupakan output dari kegiatan pemeriksaan yang telah dikembangkan sesuai kriteria Audit Design Matrix (ADM) yang telah dikomunikasikan dengan entitas pemeriksaan.

Baik LHP kinerja maupun LHP kepatuhan tidak menghasilkan suatu opini atas Pemerintah Daerah, Agus Khotib menegaskan besarnya manfaat dari pemeriksaan tidak terletak pada temuan pemeriksaan yang dilaporkan atau rekomendasi yang dibuat, tetapi terletak pada efektivitas Pemerintah Daerah dalam menindak lanjuti rekomendasi pemeriksaan. 

Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen pemerintah daerah untuk dapat menyelesaikan berbagai temuan pemeriksaan sebagaimana UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima. Pungkasnya.( Beni )


Banner

Post A Comment: