Kabupaten Cirebon, Koran Cirebon.- Gubernur Jawa Barat mengeluarkan Juknis terkait pengelolaan Bantuan Keuangan Provinsi untuk Desa se Jawa Barat Tahun 2024, melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor Kep.065/PMD.05.03-PPD/2023.
Dalam Juknis tersebut, tepatnya pada BAB III tentang Mekanisme Pencairan, terdapat persyaratan yang menyebutkan untuk Realisasi Pembangunan Fisik, RAB dan DED harus diketahui atau disetujui oleh Dinas Teknis atau UPT terkait. Hal tersebut diduga malah dimanfaatkan oleh segelintir oknum ASN pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Cirebon untuk mengambil keuntungan pribadi.
Dari hasil penelusuran ke salah satu pemerintahan desa, nominal yang di pungut untuk Perencanaan dan Verifikasi yaitu sebesar Rp. 800.000 dengan bukti sebuah Kwitansi.
Kepala UPT DPKPP Kabupaten Cirebon Wilayah Barat, Suhendri, saat dikonfirmasi mengatakan kalau pungutan tersebut didasari oleh Surat Tugas dan Berita Acara hasil rapat dengan DPMD Kabupaten Cirebon.
"Dasarnya dari Surat Tugas dan ada berita acara hasil musyawarah dengan DPMD," ujarnya.
Adapun untuk hasil pungutan tersebut, Suhendri mengatakan kalau uang nya untuk dibagikan ke petugas lapangan dan verifikator.
"Uangnya di bagi-bagi ke petugas lapangan dan tim verifikator Dinas," lanjutnya.
Menanggapi itu, respon keras ditunjukkan oleh seorang Pakar Hukum dan juga Bidang Hukum Pimpinan Pusat GP ANSOR, Waswin Janata, menurut Waswin, pungutan tersebut bisa dibilang perbuatan melawan hukum karena tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan hasilnya bukan untuk retribusi daerah.
"Semua pungutan yang dilakukan oleh ASN yang tidak memiliki dasar hukum seperti halnya minimal Perda atau Perbup, dan hasilnya merupakan retribusi atau pemasukan untuk daerah, kalau tidak ada itu ya perilaku korup dan termasuk Pungutan liar dengan penyalahgunaan kewenangan jabatan," tegas Waswin, (12/02/2025).
Waswin juga menyayangkan apabila hal tersebut benar terjadi, apalagi hasilnya untuk kepentingan pribadi pejabat itu sendiri, Waswin juga menyarankan agar siapapun yang menemukan hal tersebut agar segara melaporkan ke Aparat Penegak Hukum.
"Pungutan ASN harus masuk kas pemda, sayang sekali kalau hal itu justru malah untuk keuntungan pribadi pejabatnya, siapapun yang menemukan hal tersebut segeralah lapor ke APH." pungkasnya.
(hadi jarot)
Post A Comment: