BOX REDAKSI




Diterbitkan Oleh :PT. MEDIA KORAN CIREBON


NOMOR AHU: AHU-0027510.AH.01.01TAHUN 2025


Berdasarkan : UU No. 40. Tentang PERS

Oleh : YAYASAN INSAN PERS PANTURA

SK. Menkumham : No. AHU : AHU-015060.AH.01.30.TAHUN2022

NPWP PT. 65.195.714.4-421.000




Akta Pendirian No.8 Tanggal 16 Desember 2016 Notaris Achmad Nawawi,SH,M.kn

Pendiri : Agus Manurung, SE.SH.MH., Asih Mintarsih / Firda


Dewan Pembina : Agus Manurung, SE.SH.MH., Dr. H. Diding Syafrudin. Asep Nana, Mulyadi Z


Penasihat Hukum : Agus Manurung, SE.SH.MH., Dr. H. Dr.Lusia Sulastri S.H.M.H. (Jasmine), Dodi Dosanto SH, Umar Amaro SH


Pemimpin Umum : Darma Kusuma


Pemimpin Perusahaan : Asih Mintarsih


Pemimpin RedaksI : Firda Asih


Wakil Pemimpin RedaksI : Asep Nana


Dewan Redaksi : Dr. H. Diding Syarifudin H. Darma Kusuma, Wastija, Ferry Rusdiono, Brigjen Pol (P) DRS. A. Rusno Prihardito , Rudi, Wagi Altasya, Ating


Redaktur : Agus Budiman


Editor : Nurrudin


Korlap : Agus Tri, Rukma Hermada


Sekertaris Redaksi : Mala Sari Wangi


Bendahara Redaksi : Valeriana Ernowo


Staff Redaksi : Muali, Andri, Rendy Setiawan, Shidiq Wibisono, Showadi, Nurkaman SH, Betran Ernowo, Rizqin, Khaerunisa, M. Yusuf


Pemasaran : Renaldo Ernowo SE


Layout : Jegrog


Kaperwil Jabodetabek : Amos Mainase


Kaperwil Jateng :


Korwil : Nurzaman


Korwil Lampung :


Investigasi : .


KABIRO KORAN CIREBON


Kota Cirebon : Piem Apriyanto. Tedi


Kabupaten Cirebon : Reynaldi


Cirebon Timur : Dasuki


Cirebon Utara : Supriyadi


Cirebon Barat : Diding .


Indramayu : Agus Suherman


Kuningan :


Majalengka : Dede Sukmara,


Cimahi :


Bali :


Subang : Gusman


Garut : Beni Nugraha AMD.KD


Bengkulu :


Lampung Utara : / Okti


Tegal :



Brebes :


WARTAWAN KORAN CIREBON


Kota Cirebon :Tatang, Godrianto, Dodi Agustian


Kab. Cirebon :Agus Irnawan, Suparman, Safitri, Sulaeman


Subang :Arthur


Kuningan :


Majalengka : .


Indramayu :


Jabodetabek : Hendra, Martin LS


Jawa Tengah :


Jakarta (Wilayah Liputan KPK, Kementerian dll) : Feri Rusdiono

Jakarta : Fitri Herliani


Bandung : Jamaludin


Cimahi :


Bekasi : Siti Sarah


Bengkulu :

Cianjur : Moh. Arfin Yusuf

No. Rek BRI : 4130-01-012390-53-1

Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan :

KANTOR PUSAT: Perumahan Pejambon Van Java Kelurahan Pejambon Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon

Telp : 0895 7087 71888 - 0821 1776 2817

Percetakan : CV. Angkasa & Brother

Isi di luar tanggung jawab percetakan

Pengiriman Berita :redaksikorancirebon@gmail.com

koranecirebon@gmail.com

Iklan dan Pemasaran :

Navigation
Berita Terkini // Lihat Semua 

*KDM Prioritaskan Pembangunan Desa Penghasil Pajak*

 

   *KABUPATEN PURWAKARTA* Koran Cirebon . Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat akan fokus pada pembangunan desa-desa yang menjadi kawasan industri pada 2026.  

  Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengatakan, desa sebagai penghasil pajak harus mendapat prioritas pembangunan.

  “Ada pabrik di situ, maka desa di sana harus menjadi prioritas untuk dibangun sampai tuntas,” kata KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi, dalam Rapat Koordinasi Ketenagakerjaan Membangun Konektivitas Lowongan Pekerjaan dengan Aplikasi Nyari Gawe di Gedung Sigrong Bale Sri Baduga, Kabupaten Purwakarta, Selasa (14/10/2025). 

  Menurutnya, desa menjadi penghasil pajak, tetapi kantor desa tidak dibangun, lingkungan sekitar juga tidak diperhatikan.

  Sementara itu, kepala desanya sering bersikap keras terhadap perusahaan. Setiap ada kegiatan seperti Maulid Nabi atau peringatan 17 Agustusan, desa meminta bantuan ke perusahaan.

  KDM menegaskan, desa yang menjadi lokasi pabrik seharusnya bersih dan berkembang, setara dengan kondisi pabriknya. Dengan begitu, desa sebagai penghasil pajak juga dihargai. 

  “Ke depan, saya ingin mendatangi kantor pajak untuk melihat langsung berapa besar pajak yang dipungut, dari mana saja sumbernya, dan desa mana yang paling besar kontribusinya. Hasilnya akan saya umumkan agar desa-desa penghasil pajak mendapat prioritas dalam pembangunan,” ujarnya. 

  Jangan sampai sebuah desa menjadi kawasan industri, tapi warganya justru menganggur, infrastrukturnya rusak, gizi dan pendidikannya buruk. 

  “Kondisi seperti itu tidak boleh terjadi. Jika dibiarkan, pabrik bisa disalahkan terus-menerus. Padahal sebenarnya keberadaannya diharapkan masyarakat,” pungkas KDM.

  (Firda Asih)

Banner

Post A Comment: