KORAN CIREBON. Polresta Pati,Polda Jateng – Satpolairud Polresta Pati bersama Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Pati, TNI, Polsek Dukuhseti, serta pemerintah kecamatan dan desa melaksanakan verifikasi dan validasi lapangan penerima barcode (QR Code) solar subsidi bagi nelayan kecil di Dermaga Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Banyutowo, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, Kamis (25/6/2026).
Kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan penyaluran BBM subsidi benar-benar diterima oleh nelayan yang berhak. Selain itu, verifikasi lapangan juga menjadi langkah penting untuk mencegah penyalahgunaan serta kebocoran distribusi solar subsidi di sektor perikanan tangkap.
Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris DKP Kabupaten Pati Agus Sunarko, SSTP., M.Si., Kabid Perikanan Tangkap DKP Kabupaten Pati Sutarno, SP, Camat Dukuhseti Hartono, unsur Polsek Dukuhseti, Koramil Dukuhseti, Pos TNI AL Banyutowo, pemerintah Desa Banyutowo, pengurus Kelompok Usaha Bersama (KUB), serta para pemilik kapal nelayan.
Kapolresta Pati melalui Kasat Polairud Polresta Pati Kompol Hendrik Irawan, S.H., M.M., mengatakan bahwa program verifikasi ini merupakan bentuk pengawasan bersama agar subsidi pemerintah dapat dirasakan langsung oleh nelayan kecil. "Kami ingin memastikan bahwa solar subsidi benar-benar digunakan oleh nelayan yang beraktivitas melaut, bukan pihak lain yang tidak berhak menerimanya," ujarnya.
Menurut Kompol Hendrik, keakuratan data menjadi faktor utama dalam keberhasilan program subsidi. "Validasi lapangan ini penting untuk memastikan data kapal, pemilik kapal, dan kebutuhan bahan bakar sesuai dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan," jelasnya.
Proses verifikasi diawali dengan pemeriksaan dokumen kapal, KTP pemilik, Pas Kecil kapal, hingga pengambilan foto kapal yang dilengkapi titik koordinat GPS. Petugas juga memfasilitasi nelayan yang mengalami perubahan status kepemilikan kapal agar segera melengkapi dokumen administrasi yang diperlukan.
"Kami mengapresiasi para nelayan yang kooperatif dalam melengkapi dokumen dan mengikuti proses verifikasi. Partisipasi mereka sangat membantu terciptanya data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan," kata Kompol Hendrik.
Tim gabungan kemudian melakukan pemeriksaan fisik kapal di dermaga dan lokasi tambatan kapal. Pemeriksaan mencakup kesesuaian identitas kapal, dokumen kepemilikan, hingga alat tangkap yang digunakan untuk memastikan seluruh persyaratan terpenuhi.
Selain itu, petugas juga menghitung estimasi kebutuhan solar berdasarkan kapasitas mesin dan aktivitas penangkapan ikan. Hasil perhitungan tersebut menjadi dasar penentuan kuota BBM subsidi yang nantinya tercantum dalam QR Code masing-masing kapal.
Kompol Hendrik menegaskan bahwa pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi akan terus dilakukan secara berkelanjutan. "Kami tidak hanya melakukan pendataan, tetapi juga akan mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan solar subsidi," tegasnya.
Setelah seluruh data dinyatakan valid, petugas melakukan sinkronisasi ke sistem digital Subsidi Tepat MyPertamina dan database DKP. QR Code kemudian diterbitkan sebagai identitas resmi penerima solar subsidi yang dapat digunakan saat melakukan pembelian BBM.
"Kolaborasi antara DKP, Polri, TNI, pemerintah daerah, dan kelompok nelayan merupakan kunci keberhasilan program ini. Dengan sinergi yang baik, penyaluran subsidi akan lebih transparan dan tepat sasaran," lanjut Kompol Hendrik.
Ia juga berharap program tersebut dapat membantu meningkatkan kesejahteraan nelayan. "Ketika kebutuhan bahan bakar nelayan terpenuhi dengan baik, biaya operasional melaut dapat ditekan sehingga hasil usaha nelayan diharapkan semakin meningkat," pungkasnya.
#Humas Resta Pati.
(Firda Asih)
Post A Comment: