 |
| Kuasa Hukum Korban Laka Maut Gronggong Eddy Suzendi, SH, siap Perjuangkan Hak Korban, (9/11). |
CIREBON, Eddy Suzendi, SH selaku Kuasa Hukum keluarga korban kecelakaan lalu lintas maut di kawasan Tanjakan Gronggong, Kabupaten Cirebon, menyampaikan sikap dan perkembangan proses persidangan perkara pidana pengemudi kepada awak media, Senin (9/11).
Kecelakaan tersebut terjadi di kawasan turunan dan tikungan tajam Jalan Raya Cirebon-Kuningan (Tanjakan Gronggong), tepatnya di Desa Ciperna, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, pada Senin (13/7/2026) sekitar pukul 11.30 WIB.
Peristiwa itu menyisakan kepiluan mendalam bagi anak korban yang kini harus menjalani hidup tanpa kedua orang tuanya dengan status Yatim Piatu dan Disabilitas.
Pertama: Hak Korban atas Pendampingan Hukum
Eddy menegaskan, keluarga korban telah memberikan kuasa hukum kepada Kantor Hukum Eddy Suzendi & Partner untuk mendampingi dan memperjuangkan seluruh kepentingan hukum keluarga korban, termasuk hak-hak korban, pemenuhan restitusi, serta perlindungan terhadap masa depan anak korban, Ananda Evelyn Kautsar.
Namun, dalam perkembangan terakhir, pihaknya memperoleh informasi bahwa terdapat keinginan Majelis Hakim yang menangani perkara pengemudi untuk bertemu dan berbicara langsung dengan keluarga korban. Informasi tersebut disampaikan melalui Penuntut Umum, bukan melalui pemberitahuan langsung kepada kuasa hukum.
"Kami menghormati kewenangan dan independensi Majelis Hakim. Akan tetapi, karena kami tidak memperoleh pemberitahuan mengenai agenda tersebut, kami tidak mendapatkan kesempatan untuk melakukan koordinasi maupun menyelesaikan administrasi pendaftaran surat kuasa melalui PTSP Pengadilan Negeri," ujar Eddy.
Akibatnya, pada saat agenda sidang yang menghadirkan keterangan Ahli tersebut berlangsung, kedudukan kuasa hukum belum tercatat secara administratif pada kepaniteraan pengadilan. Keluarga korban pun belum memperoleh kesempatan untuk didampingi kuasa hukumnya dalam agenda tersebut.
Eddy menegaskan, persoalan ini bukan soal keinginan mengintervensi kewenangan pengadilan. Ini menyangkut penghormatan terhadap hak korban untuk memperoleh pendampingan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 144 huruf b dan Pasal 150 huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.
Kedua: Komunikasi dengan Keluarga Korban
Pihaknya berharap setiap komunikasi dan pembicaraan yang menyangkut kepentingan hukum keluarga korban tetap dilakukan dengan memperhatikan keberadaan kuasa hukum yang telah ditunjuk.
"Keluarga korban berada dalam situasi yang sangat berat. Seorang ayah meninggal dunia, seorang ibu meninggal dunia, seorang adiknya (bayi) kehilangan nyawa, dan seorang anak harus menjalani kehidupan dengan kondisi Disabilitas setelah kehilangan kaki kanannya," kata Eddy.
Dalam keadaan demikian, menurutnya, keluarga korban membutuhkan pendampingan, perlindungan, dan kepastian hukum. Jangan sampai keluarga yang sedang mengalami penderitaan justru harus menghadapi sendiri berbagai pembicaraan yang menyangkut hak dan kepentingan hukumnya.
Ketiga: Perkara Ini Tidak Semata-mata tentang Kelalaian Pengemudi
Dalam persidangan, telah muncul keterangan ahli mengenai dugaan kebocoran pada sistem pengereman, modifikasi sistem rem. Kemudian perhitungan tiga manifes surat jalan yang menunjukkan berat muatan 9.216 kg, sementara angka daya angkut yang tercantum dalam buku uji menurut keterangan yang diterima kuasa hukum adalah 5.200 kg.
Fakta-fakta tersebut, kata Eddy, perlu diperiksa dan diuji secara menyeluruh untuk mengetahui apakah terdapat kegagalan dalam pemeliharaan kendaraan, pengendalian muatan, pemeriksaan sebelum keberangkatan, pengawasan operasional, maupun pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum.
"Kami tidak sedang menuduh atau menghakimi perusahaan angkutan. Kami juga tidak meminta agar korporasi serta-merta dipidana. Namun, apabila ditemukan bukti adanya kelalaian atau kegagalan sistemik yang mempunyai hubungan dengan terjadinya kecelakaan, maka aspek pertanggungjawaban pihak-pihak yang secara hukum bertanggung jawab patut didalami sesuai ketentuan perundang-undangan," tegasnya.
Keempat: Bantuan Kemanusiaan dan Persoalan Hukum
Pihaknya tetap membuka ruang komunikasi dan menghormati setiap iktikad baik untuk membantu keluarga korban.
Akan tetapi, bantuan kemanusiaan, pembicaraan mengenai perdamaian, pemenuhan restitusi, dan pertanggungjawaban pidana merupakan persoalan hukum yang harus ditempatkan secara proporsional dan tidak dicampuradukkan.
"Kami selaku kuasa hukum tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan sendiri nilai bantuan atau menerima kesepakatan yang menjadi hak keluarga korban. Keputusan tersebut merupakan hak keluarga setelah memperoleh penjelasan dan pendampingan hukum yang memadai," ujar Eddy.
Penegasan Kuasa Hukum
Eddy menegaskan pihaknya tidak sedang mencari konflik dengan siapa pun. Ia menghormati Majelis Hakim, Penuntut Umum, penyidik, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan perkara ini. Namun, ia berharap proses hukum berjalan secara transparan, objektif, profesional, dan menyeluruh.
"Sebab, keadilan bagi keluarga korban bukan hanya tentang menghukum seseorang yang berada di balik kemudi. Keadilan juga harus memastikan bahwa seluruh kemungkinan tanggung jawab berdasarkan fakta dan alat bukti diperiksa sesuai hukum," katanya.
Pihaknya memastikan akan terus menjalankan pendampingan hukum dan memperjuangkan hak-hak keluarga korban melalui mekanisme hukum yang berlaku.
"Jangan sampai perhatian terhadap korban berhenti ketika pengemudi telah diproses secara pidana. Jangan pula sampai kepentingan terbaik seorang anak yang telah kehilangan kedua orang tuanya terabaikan dalam proses penegakan hukum," pungkasnya. (Yolan)
Post A Comment: