Koran Cirebon Group


Diterbitkan Oleh :PT. ARJUNA TARUNAKARYA

Berdasarkan : UU No. 40. Tentang PERS

Oleh : YAYASAN JASMINE PERSADA INDONESIA

SK. Menkumham : No. AHU : 00283.50.102014

SK Pendirian :Akta No. 15 Tanggal 17-04-2014





Pendiri : Agus Manurung, SH.MH., Asih Mintarsih / Firda, Sudiaji


Penasihat : Agus Manurung, SH.MH., Dr. H. Diding Syafrudin


Penasihat Hukum : Dr.Lusia Sulastri S.H.M.H (Jasmine)


Pemimpin Umum : Firda


Pemimpin Perusahaan : Asih Mintarsih


Pemimpin RedaksI : Sudiaji


Dewan Redaksi : Dr. H. Diding Syarifudin H. Moch Carkim, Darma Kusuma Asih Mintarsih, Sudi Aji, Lian Lubis, Ferry Rusdiono


Redaktur : Agus Budiman


Editor : Iman Suparman, Betran Ernowo


Korlap : Agus Tri


Sekertaris Redaksi : Mala Sari Wangi


Staff Redaksi : Muali, Azis Kurniawan


Pemasaran : Iip Anipah, Nex Pusman Fitri


Layout : Jegrog


Korwil : Uud Nurul Huda

KABIRO KORAN CIREBON


Kota Cirebon : Nando


Kabupaten Cirebon : Suwandi


Cirebon Timur :


Cirebon Barat : Jaeni


Indramayu :Parto


Kuningan : IR. Iwan Yulistiawan,Kodir Danu Wijaya


Majalengka : Dede Sukmara,


Banten : Asmari Abdulrrochim


Subang : Gusman


Garut :Beni Nugraha AMD.KD


Bengkulu :Desmi Herawati


Tegal :Fahrizal



WARTAWAN KORAN CIREBON


Kota Cirebon : Tatang,Febri, Agusra Efendi, Prayoga


Kab. Cirebon :Agus Irnawan, Karnadi, Sugiarno, Nurhendi


Subang :Arthur


Kuningan : Valeriana, Renaldo Ernowo


Majalengka : Uung Maskur,S Dede Suhardi, Didin fachrudin, Ade Prayitno, Haryanto


Indramayu :Muhamad Lutfi, Sugono


Jawa Tengah : Tuti Setiawati


Jakarta (Wilayah Liputan KPK, Kementerian dll) : Dade


Bandung : Jamaludin


Bekasi :Novianto Kurniawan


Bengkulu : Keno Helwan

Cianjur : Moh. Arfin Yusuf

No. Rek BRI : 4130-01-012390-53-1

Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan :

Jl. Sudirman - Taman Kota Ciperna Blok B.2 Kav 1-2 Ciperna - Kec. Talun Kab. Cirebon

Telp : 081321300641 - 085974029828

Percetakan : CV. Angkasa & Brother

Isi di luar tanggung jawab percetakan

Pengiriman Berita :redaksikorancirebon@gmail.com

koranecirebon@gmail.com

Iklan dan Pemasaran :

Navigation
Berita Terkini // Lihat Semua 

MAHASISWA GERUDUG KANTOR DPRD PEMKAB CIREBON UNTUK TOLAK OMNIBUS LAW


KORAN CIREBON   (Kab.Cirebon),
Pemkab dan DPRD Cirebon sepakat menolak Omnibus Law Aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law di Cirebon Mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Cipayung Plus berunjuk rasa menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja di kantor DPRD dan Bupati Cirebon. Massa membawa empat tuntutan saat berorasi.

  Cipayung Plus merupakan aliansi mahasiswa dari berbagai organisasi, yakni GMNI, PMII, HMI, IMM, HIMA Persis dan KAMMI. Aksi unjuk rasa Cipayung Plus ini awalnya dilakukan di depan kantor Bupati Cirebon. Orasi di depan kantor Bupati Cirebon tak berlangsung lama. Kemudian, massa berpindah menuju DPRD Kabupaten Cirebon.


  Ketua DPC GMNI Cirebon Mohamad Rifki mengatakan UU Omnibus Law Cipta Kerja berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan. Sebab memberikan kelonggaran tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Selain itu, sejumlah pasal yang ada dalam UU Omnibus Law Cipta Kerja dinilai memereteli kesejahteraan kaum buruh.


"Pertama kami menolak UU Cipta Kerja karena tidak menyejahterakan rakyat. Kedua, mengecam apa yang dilakukan DPR," kata Rifki seusai unjuk rasa di DPRD Kabupaten Cirebon, Jumat (9/10/2020).


Rifki mengatakan unjuk rasa penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja itu sebagai bentuk pernyataan mosi tidak percaya terhadap DPR. "Kita juga mendesak DPRD Cirebon menyatakan sikapnya untuk menolak UU Cipta Kerja," ucapnya.

   Demo Tolak Omnibus Law di Cirebon
Sementara itu, Ketua Umum HMI Cirebon Bambang Hermanto HS mengatakan Bupati dan DPRD Cirebon sepakat dengan tuntutan mahasiswa yang menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja. "DPRD sudah menandatangani kesepakatan (penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja). Bupati Cirebon juga menolak, sepakat," kata Bambang.


Bambang mengaku Cipayung Plus akan terus mengawal penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja. Sebab, lanjut Bambang, banyak pasal dalam UU tersebut yang merugikan rakyat. "Kita akan sikapi hingga turunnya peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu)," kata Bambang.

Di tempat yang sama, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon M Luthfi menyepakati tuntutan mahasiswa Cipayung Plus. Luthfi juga sepakat pemerintah harus mengeluarkan Perppu.


"Kita sepakat memang harus segara mengeluarkan Perppu, ya untuk pasal-pasal yang tidak pro rakyat. Perjuangan kami sama dengan teman-teman, menyejahterakan rakyat," kata Luthfi di hadapan mahasiswa.


Senada disampaikan Bupati Cirebon Imron Rosyadi. "Kami sepakat dengan aspirasi (mahasiswa). Kami terima aspirasinya. Sahabat mahasiswa ingin menolak, kami dari pemerintah sudah membuat surat rekomendasi. Cuma kalau bupati itu disampaikan ke gubernur dan presiden," kata Imron.(team)
Banner

Post A Comment: