Koran Cirebon Group


Diterbitkan Oleh :PT. ARJUNA TARUNAKARYA

Berdasarkan : UU No. 40. Tentang PERS

Oleh : YAYASAN JASMINE PERSADA INDONESIA

SK. Menkumham : No. AHU : 00283.50.102014

SK Pendirian :Akta No. 15 Tanggal 17-04-2014





Pendiri : Agus Manurung, SH.MH., Asih Mintarsih / Firda, Sudiaji


Penasihat : Agus Manurung, SH.MH., Dr. H. Diding Syafrudin


Penasihat Hukum : Dr.Lusia Sulastri S.H.M.H (Jasmine)


Pemimpin Umum : Firda


Pemimpin Perusahaan : Asih Mintarsih


Pemimpin RedaksI : Sudiaji


Dewan Redaksi : Dr. H. Diding Syarifudin H. Moch Carkim, Darma Kusuma Asih Mintarsih, Sudi Aji, Lian Lubis, Ferry Rusdiono,Bima


Redaktur : Agus Budiman


Editor : Betran Ernowo


Korlap : Agus Tri


Sekertaris Redaksi : Mala Sari Wangi


Staff Redaksi : Muali, Azis Kurniawan


Pemasaran : Iip Anipah, Nex Pusman Fitri


Layout : Jegrog


Korwil : Nurzaman


Kaperwil Jateng : Viosari SE

KABIRO KORAN CIREBON


Kota Cirebon : Prayoga


Kabupaten Cirebon : Suwandi


Cirebon Timur :


Cirebon Barat : Jaeni ( Bang Jack )


Indramayu :Parto


Kuningan : Kodir Danu Wijaya


Majalengka : Dede Sukmara,


Banten : Asmari Abdulrrochim


Subang : Gusman


Garut : Beni Nugraha AMD.KD


Bengkulu : Desmi Herawati


Tegal : Fahrizal



WARTAWAN KORAN CIREBON


Kota Cirebon : Tatang,Febri, Agusra Efendi, Prayoga


Kab. Cirebon :Agus Irnawan, Jaeni/Bang Jack, Nurhendi,Tri Karsohadi


Subang :Arthur


Kuningan : Valeriana, Renaldo Ernowo


Majalengka : Uung Maskur,S Dede Suhardi, Didin fachrudin, Ade Prayitno, Haryanto


Indramayu :Muhamad Lutfi, Sugono, Suparta


Jawa Tengah : Tuti Setiawati


Jakarta (Wilayah Liputan KPK, Kementerian dll) : Dade

Jakarta : Megi


Bandung : Jamaludin


Bekasi :Novianto Kurniawan


Bengkulu : Keno Helwan

Cianjur : Moh. Arfin Yusuf

No. Rek BRI : 4130-01-012390-53-1

Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan :

Jl. Sudirman - Taman Kota Ciperna Blok B.2 Kav 1-2 Ciperna - Kec. Talun Kab. Cirebon

Telp : 081321300641 - 085974029828

Percetakan : CV. Angkasa & Brother

Isi di luar tanggung jawab percetakan

Pengiriman Berita :redaksikorancirebon@gmail.com

koranecirebon@gmail.com

Iklan dan Pemasaran :

Navigation
Berita Terkini // Lihat Semua 


 







APBDES ADALAH DATA PUBLIK YANG BISA DIMILIKI DAN DIBACA OLEH SIAPA SAJA BAHKAN WARGA DARI LUAR DESA SETEMPAT


Koran  Cirebon  ( Kabupaten  Cirebon ), Ada yang menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Desa ( APBDes ) adalah data rahasia negara dan hanya bisa dimiliki serta dibaca oleh kalangan terbatas.


Itu adalah pernyataan yang salah salah besar, APBDes adalah data publik yang bisa dimiliki dan dibaca oleh siapa saja bahkan oleh warga dari luar desa setempat.


Dokumen anggaran dan keuangan desa termasuk dokumen informasi publik, dasar hukumnya adalah Undang Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( KIP ) Bab I pasal I angka 1 dan 2.



Adapun dokumentasi anggaran keuangan desa berdasarkan Permendagri nomor 20 tahun 2018 dapat diuraikan, dimiliki dan dibaca oleh masyarakat dan siapa saja yaitu APBDes ( Perdes ), Penjabaran APBDes ( Perkades/Perwu ), Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ), Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran ( DPPA ), Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan ( DPAL ), Rencana Anggaran Kegiatan Desa ( RAKD ), Surat Permintaan Pembayaran ( SPP ), Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Anggaran dan LPAPBDes ( Perdes )


Sudah seharusnya Pemerintah Desa ( Pemdes ) untuk membuka informasi kepada masyarakat karena ini amanat dari Undang Undang.


Dalam wawancaranya dengan Wartawan Koran Cirebon News, selasa ( 22/12/20 ) Ketua Laskar Cirebon Anti Korupsi ( Lacak ) Kabupaten Cirebon Acep Rianto menegaskan transparansi, keterbukaan dan akuntabilitas anggaran dan keuangan desa merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan Desa yang lebih baik dan salah satu bentuk transparansi publik adalah mensosialisasikan pengelolaan dan penggunaan anggaran dan keuangan desa baik mulai perencanaan, pelaksanaan jenis kegiatan dan jumlah anggaran yang digunakan, tegasnya.


Sosialisasi anggaran dan keuangan desa termasuk APBDes bertujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam pengawasan pelaksanaan program pembangunan desa sehingga apa yang menjadi program pembangunan yang menggunakan anggaran baik dari Pemerintah Pusat dengan Dana Desa, Pemerintah Provinsi dengan Banprov dan dari Pemerintah Daerah dengan ADD agar desa bisa mencapai hasil yang optimal untuk peningkatan perkembangan pembangunan, kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat, ucapnya.


Lanjut Ketua Lacak Kabupaten Cirebon ini, dengan seiring berjalannya waktu, rasa ingin tahu masyarakat tentang informasi pelayanan publik dari Pemerintahan Desa sangatlah besar ” peran serta baik itu masyarakat, individu, kelompok, pemerhati, LSM maupun media sangatlah penting dalam hal keterlibatan dalam pengawasan anggaran dari pemerintah, ini uang negara, uang rakyat untuk kesejahteraan masyarakat yang dikelola oleh Pemerintahan Desa ” tandasnya.


Seringkali muncul persepsi bahwa banyak kendala ketika masyarakat, individu, kelompok, LSM maupun media mempertanyakan salinan atau dokumen termasuk APBDes dari Pemerintah Desa itu susah dan terkadang sangat sulit sekali dan bahkan tidak bisa diakses ” dokumen atau salinan termasuk juga APBDes dan dokumen penunjang lainnya merupakan dokumen publik yang dapat diakses, diminta, dimiliki dan dibaca oleh masyarakat bahkan siapapun dan merupakan hak warga negara untuk mendapatkannya ” kata Acep Rianto.


Landasan hukum dari dokumen atau salinan termasuk APBDes atau dokumen penunjang lainnya bisa diakses, diminta, dimiliki dan dibaca oleh siapapun adalah pasal 28 F Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pungkasnya. ( Suwandi )

Banner

Post A Comment: