BOX REDAKSI


Koran Cirebon Group


Diterbitkan Oleh :PT. ARJUNA TARUNAKARYA

Berdasarkan : UU No. 40. Tentang PERS

Oleh : YAYASAN JASMINE PERSADA INDONESIA

SK. Menkumham : No. AHU : 00283.50.102014

SK Pendirian :Akta No. 15 Tanggal 17-04-2014





Pendiri : Agus Manurung, SE.SH.MH., Asih Mintarsih / Firda


Penasihat : Agus Manurung, SE.SH.MH., Dr. H. Diding Syafrudin


Penasihat Hukum : Dr.Lusia Sulastri S.H.M.H (Jasmine)


Pemimpin Umum : Darma Kusuma


Pemimpin Perusahaan : Asih Mintarsih


Pemimpin RedaksI : Firda Asih


Dewan Redaksi : Dr. H. Diding Syarifudin H. Moch Carkim, Darma Kusuma, Wastija, Ferry Rusdiono, BRIGEN POL (P) DRS. A. Rusno Prihardito , Rudi, Wagi Altasya


Redaktur : Agus Budiman


Editor : Betran Ernowo


Korlap : Agus Tri


Sekertaris Redaksi : Mala Sari Wangi


Bendahara Redaksi : Valeriana Ernowo


Staff Redaksi : Muali, Muhadi, Rendy Setiawan, Shidiq Wibisono, Showadi


Pemasaran : Renaldo Ernowo SE


Layout : Jegrog


Kaperwil Jabodetabek : Amos Mainase


Kaperwil Jateng :


Korwil : Nurzaman


Korwil Lampung : Eko Hariyanto


Wartawan Investigasi : Asep Saefulloh


KABIRO KORAN CIREBON


Kota Cirebon : Prayoga


Kabupaten Cirebon : Suwandi


Cirebon Timur : Nurhendi


Cirebon Barat : Supriyadi


Indramayu :Parto


Kuningan : Kodir Danu Wijaya


Majalengka : Dede Sukmara,


Cimahi : Dadang Setiawangi


Banten :


Subang : Gusman


Garut : Beni Nugraha AMD.KD


Bengkulu : Desmi Herawati


Lampung Utara :


Tegal : Sukri



Brebes :Sumiati


WARTAWAN KORAN CIREBON


Kota Cirebon : Tatang, Godrianto, Dodi Agustian


Kab. Cirebon :Agus Irnawan, Suparman, Safitri,


Subang :Arthur


Kuningan : Supriyadi


Majalengka : Uung Maskur,S Dede Suhardi, Didin fachrudin


Indramayu : Aan Haryati


Jabodetabek : Hendra, Martin LS


Jawa Tengah :


Jakarta (Wilayah Liputan KPK, Kementerian dll) : Feri Rusdiono

Jakarta : Megi


Bandung : Jamaludin


Cimahi : Juju Juariah


Bekasi :


Bengkulu :

Cianjur : Moh. Arfin Yusuf

No. Rek BRI : 4130-01-012390-53-1

Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan :

Jl. Sudirman - Perumahan Taman Kota Ciperna Blok B.2 Kav 1-2 Ciperna - Kec. Talun Kab. Cirebon

Telp : 0812 1310 3031 - 0821 1776 2817

Percetakan : CV. Angkasa & Brother

Isi di luar tanggung jawab percetakan

Pengiriman Berita :redaksikorancirebon@gmail.com

koranecirebon@gmail.com

Iklan dan Pemasaran :

Navigation
Berita Terkini // Lihat Semua 

Wabup Cirebon Hadiri Rakorwasdanas


Koran  Cirebon  ( KABUPATEN CIREBON ), Wakil Bupati Cirebon, Hj. Wahyu Tjiptaningsih,SE, M.Si bersama Sekda, Drs Rahmat Sutrisno, M.Si dan perwakilan SKPD menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional (Rakorwasdanas) tahun 2021 sekaligus Launching Sinergitas Pengelolaan bersama Monitoring Centre Prevention (MCP) Pencegahan Korupsi oleh Kemendagri, KPK dan BPKP secara Virtual di Ruangan Nyimas Gandasari Kantor Setda,  Kabupaten Cirebon, Selasa (31/8/2021). 


Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional (Rakorwasdanas) dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. 



Dalam arahannya, Tito Karnavian meminta kepada seluruh kepala daerah mendukung program Monitoring Centre Prevention (MCP) Pencegahan Korupsi dengan menugaskan para inspektur di masing-masing daerah agar tersambung dengan sistem MCP. 


"Semoga semua daerah bisa tersambung dengan sistem MCP karena masih banyak daerah belum tersambung dengan MCP,. Ini demi pencegahan korupsi," kata Tito. 



Tito menjelaskan, pengelolaan program MCP bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah dapat melakukan transformasi nilai dan praktik pemerintahan daerah sehingga tercipta tata kelola yang baik. 


"Kemendagri sebagai fungsi pemerintah dan pengawasan umum di antaranya sebagai perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan satu pintu, manageman ASN, manajemen pendapatan asli daerah serta dana desa," ujarnya. 



"Meskipun pemerintah desa yang dipilih oleh rakyat,  tetapi secara manajemen perangkat semuanya diatur oleh kepala daerah baik bupati maupun walikota," tambahnya. 


Ia mengungkapkan, dalam perencanaan APBD di daerah harus benar-benar sesuai kebutuhan dan  demi kebutuhan masyarakat di daerah. 



"Tetapi kalau perencanaan awalnya sudah tidak benar maka di belakangnya juga pasti tidak benar. Ini yang menjadi potensi terjadinya penyelewengan anggaran atau korupsi," kata Tito.



Sementara itu, Ketua KPK, Firli Bahuri mengatakan, kegiatan ini merupakan momentum sebagai anak bangsa untuk melepaskan NKRI dari praktik korupsi. 



"Kami KPK harus memberikan andil besar untuk melakukan pencegahan korupsi. Karena kita perlu sadari tujuan negara kita tidak akan terwujud jika masih banyaknya    praktik korupsi," ungkapnya. 


Firli menjelaskan, KPK diberi mandat oleh negara untuk melakukan pengawasan dengan segala cara mulai dari pencegahan pemberantasan tindak pidana Korupsi. 


"Kami selalu koordinasi dengan pihak Polri dan Kejaksaan  untuk penanganan serta pencegahan korupsi. Karena kami  KPK juga melakukan monitoring atas penyelenggaraan pemerintahan," tegasnyanya.( Firda Asih.Sudi Aji )

Banner

Post A Comment: