BOX REDAKSI


Koran Cirebon Group


Diterbitkan Oleh :PT. ARJUNA TARUNAKARYA

Berdasarkan : UU No. 40. Tentang PERS

Oleh : YAYASAN JASMINE PERSADA INDONESIA

SK. Menkumham : No. AHU : 00283.50.102014

SK Pendirian :Akta No. 15 Tanggal 17-04-2014





Pendiri : Agus Manurung, SH.MH., Asih Mintarsih / Firda, Sudiaji


Penasihat : Agus Manurung, SH.MH., Dr. H. Diding Syafrudin


Penasihat Hukum : Dr.Lusia Sulastri S.H.M.H (Jasmine)


Pemimpin Umum : Firda


Pemimpin Perusahaan : Asih Mintarsih


Pemimpin RedaksI : Sudiaji


Dewan Redaksi : Dr. H. Diding Syarifudin H. Moch Carkim, Darma Kusuma Asih Mintarsih, Sudi Aji, Ferry Rusdiono, BRIGEN POL (P) DRS. A. Rusno Prihardito Asih Mintarsih, Ferry Rusdiono,Bima


Redaktur : Agus Budiman


Editor : Betran Ernowo


Korlap : Agus Tri


Sekertaris Redaksi : Mala Sari Wangi


Bendahara Redaksi : Valeriana Ernowo


Staff Redaksi : Muali.Rendy Setiawan, Shidiq Wibisono


Pemasaran : Iip Anipah, Kadi


Layout : Jegrog


Kaperwil Jabodetabek : Amos Mainase


Kaperwil Jateng : Renaldo Ernowo SE


Kaperwil Jateng : Nurzaman


Korwil Lampung : Eko Hariyanto


KABIRO KORAN CIREBON


Kota Cirebon : Prayoga


Kabupaten Cirebon : Muhadi


Cirebon Timur : Nurhendi


Cirebon Barat : Jaeni ( Bang Jack )


Indramayu :Parto


Kuningan : Kodir Danu Wijaya


Majalengka : Dede Sukmara,


Banten :


Subang : Gusman


Garut : Beni Nugraha AMD.KD


Bengkulu : Desmi Herawati


Lampung Utara : Yusniati


Tegal : Tuti Setiawati



WARTAWAN KORAN CIREBON


Kota Cirebon : Tatang, Agusra Efendi, Dodi Agustian


Kab. Cirebon :Agus Irnawan, Suparman, Safitri,


Subang :Arthur


Kuningan :


Majalengka : Uung Maskur,S Dede Suhardi, Didin fachrudin, Ade Prayitno


Indramayu :


Jabodetabek : Hendra, Martin LS


Jawa Tengah : Iwan Santoso


Jakarta (Wilayah Liputan KPK, Kementerian dll) : Feri Rusdiono

Jakarta : Megi


Bandung : Jamaludin


Bekasi :Heri Samita


Bengkulu :

Cianjur : Moh. Arfin Yusuf

No. Rek BRI : 4130-01-012390-53-1

Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan :

Jl. Sudirman - Perumahan Taman Kota Ciperna Blok B.2 Kav 1-2 Ciperna - Kec. Talun Kab. Cirebon

Telp : 0812 1310 3031 - 0821 1776 2817

Percetakan : CV. Angkasa & Brother

Isi di luar tanggung jawab percetakan

Pengiriman Berita :redaksikorancirebon@gmail.com

koranecirebon@gmail.com

Iklan dan Pemasaran :

Navigation
Berita Terkini // Lihat Semua 

Sikapi masalah penganiayaan dan pemalakan di pompes walisongo.Derektur LPK-N lampung utara angkat bicara


Koran   Cirebon  ( Lampung Utara ), Menindaklanjuti terkait dengan dugaan penganiayaan Sandra Jaya 16 tahun salah satu siswa peserta didik Madrasah Aliyah Swasta (MAS PLUS) Wali Songo,di bawah asuhan KH. M.Nour Komarudin.

Yang beralamat di Desa Bandar Kagungan Raya Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara.Sontak menuai menjadi sorotan publik,atas ketidak nyamanan dan keamanan di ruang lingkup sekitar Pondok Pesantren Wali Songo.

Seperti di sampaikan Syahbudin Hasan

Direktur LPK-N Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Kabupaten Lampung Utara , pada media ini,Rabu,17/11/2021.

Dirinya sungguh sangat menyayangkan kelalaian dari pihak Sekolah MAS PLUS Wali Songo.Di dalam ruang lingkup Pondok Pesantren,bisa masih terjadi pemalakan dan penganiayaan di sertai pengeroyokan.

Yang tidak sampai di ketahui oleh pihak Pondok dan menbiarkan hal tersebut terus terjadi berkali-kali dengan korban Sandra Jaya,tampa ada tindakan tegas,dari pihak penanggungjawab Pondok Pesantren Wali Songo kepada para pelaku ," katanya.

Syahbudin juga mendesak aparat penegak hukum Kepolisian Resort Polres Lampung Utara,dapat untuk segera menindak lanjuti pengaduan penganiyaan dan pengeroyokan yang telah di laporkan oleh pihak korban beberapa beberapa hari yang lalu ," ujarnya.

Syahbudin Hasan juga menghimbau kepada wali santri atau orang tua murid, untuk hati-hati menitipkan anak atau menyekolahkan anak di MAS PLUS  Pondok Pesantren Wali Songo.

Kalau pun sampai kehilangan nyawa anak kita di Pondok Pesantren yang di aniaya oleh sesama rekan asramanya,sudah terlihat bahwa pihak Pondok Pesantren, akan lepas dari peran seorang penerima titipan kita selaku wali santri.

Sayogianya sudah kita serahkan untuk mendidik anak kita,agar dapat menjadi seorang anak yang mempunyai "Akhlakul Karimah"Bukan untuk menjadi premanisme seperti para pelaku yang menganiaya salah satu korban Sandra Jaya ," sebut Syahbudin.

Syahbudin menambahkan dalam kaca mata hukumnya di luar konteks KUHP 351 tentang penganiayaan.Syahbudin meminta pihak Kepolisian agar dapat menerapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 di ubah dengan Undang- Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Bila orang yang melakukan kekerasan /penganiayaan terhadap anak dapat di hukum berdasarkan Pasal 80 jo Pasal 76 C UU 35 / 2014 berbunyi sebagai berikut ;

Setiap Orang dilarang menempatkan , membiarkan , melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak."Pasal 80 UU 35/2014:.

(1)  Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan / atau denda paling banyak Rp 72.000. 000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

(2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku di pidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(4) Pidana di tambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

Selain itu, perlu Anda ketahui, ancaman pidana dalam pasal penganiayaan di KUHP dan UU 35/2014 tersebut berlaku bagi mereka yang sudah dewasa.

Sedangkan ancaman pidana penjara bagi anak yang melakukan tindak pidana adalah setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang sudah dewasa.

Sebagaimana mana yang telah diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ," tandasnya.

Sampai berita ini di terbitkan pihak Ponpes Wali Songo belum dapat di konfirmasi (Tim/Red).

Banner

Post A Comment: