BOX REDAKSI


Koran Cirebon Group


Diterbitkan Oleh :PT. ARJUNA TARUNAKARYA

Berdasarkan : UU No. 40. Tentang PERS

Oleh : YAYASAN JASMINE PERSADA INDONESIA

SK. Menkumham : No. AHU : 00283.50.102014

SK Pendirian :Akta No. 15 Tanggal 17-04-2014





Pendiri : Agus Manurung, SH.MH., Asih Mintarsih / Firda, Sudiaji


Penasihat : Agus Manurung, SH.MH., Dr. H. Diding Syafrudin


Penasihat Hukum : Dr.Lusia Sulastri S.H.M.H (Jasmine)


Pemimpin Umum : Firda


Pemimpin Perusahaan : Asih Mintarsih


Pemimpin RedaksI : Sudiaji


Dewan Redaksi : Dr. H. Diding Syarifudin H. Moch Carkim, Darma Kusuma Asih Mintarsih, Sudi Aji, Ferry Rusdiono, BRIGEN POL (P) DRS. A. Rusno Prihardito Asih Mintarsih, Ferry Rusdiono,Bima


Redaktur : Agus Budiman


Editor : Betran Ernowo


Korlap : Agus Tri


Sekertaris Redaksi : Mala Sari Wangi


Bendahara Redaksi : Valeriana Ernowo


Staff Redaksi : Muali.Rendy Setiawan, Shidiq Wibisono


Pemasaran : Iip Anipah, Kadi


Layout : Jegrog


Kaperwil Jabodetabek : Amos Mainase


Kaperwil Jateng : Renaldo Ernowo SE


Kaperwil Jateng : Nurzaman


Korwil Lampung : Eko Hariyanto


KABIRO KORAN CIREBON


Kota Cirebon : Prayoga


Kabupaten Cirebon : Muhadi


Cirebon Timur : Nurhendi


Cirebon Barat : Jaeni ( Bang Jack )


Indramayu :Parto


Kuningan : Kodir Danu Wijaya


Majalengka : Dede Sukmara,


Banten :


Subang : Gusman


Garut : Beni Nugraha AMD.KD


Bengkulu : Desmi Herawati


Lampung Utara : Yusniati


Tegal : Tuti Setiawati



WARTAWAN KORAN CIREBON


Kota Cirebon : Tatang, Agusra Efendi, Dodi Agustian


Kab. Cirebon :Agus Irnawan, Suparman, Safitri,


Subang :Arthur


Kuningan :


Majalengka : Uung Maskur,S Dede Suhardi, Didin fachrudin, Ade Prayitno


Indramayu :


Jabodetabek : Hendra, Martin LS


Jawa Tengah : Iwan Santoso


Jakarta (Wilayah Liputan KPK, Kementerian dll) : Feri Rusdiono

Jakarta : Megi


Bandung : Jamaludin


Bekasi :Heri Samita


Bengkulu :

Cianjur : Moh. Arfin Yusuf

No. Rek BRI : 4130-01-012390-53-1

Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan :

Jl. Sudirman - Perumahan Taman Kota Ciperna Blok B.2 Kav 1-2 Ciperna - Kec. Talun Kab. Cirebon

Telp : 0812 1310 3031 - 0821 1776 2817

Percetakan : CV. Angkasa & Brother

Isi di luar tanggung jawab percetakan

Pengiriman Berita :redaksikorancirebon@gmail.com

koranecirebon@gmail.com

Iklan dan Pemasaran :

Navigation
Berita Terkini // Lihat Semua 

Tugas Pemda Jadi Koordinator dalam Pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem


Koran  Cirebon  ( KABUPATEN CIREBON ), Pemerintah Kabupaten Cirebon menghadiri pertemuan secara virtual dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Kantor Bappelitbangda Kabupaten Cirebon, Rabu (3/11/2021). Pertemuan tersebut membahas upaya percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem.

Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Cirebon diwakili oleh Wakil Bupati Cirebon Wahyu Tjiptaningsih dan Sekretaris Daerah Rahmat Sutrisno.

Berdasarkan pemaparan Plt. DirekturJenderal Bina Pembangunan Dalam Negeri Kemendagri Dr. Sugeng Hariyono, jumlah warga miskin di Indonesia per Maret 2021 mencapai angka 27.542.770 jiwa atau 10,14 dari total penduduk.


Sesuai arahan Presiden Joko Widodo pada 2 Juli 2021, upaya pemerintah dalam menangani kemiskinan ekstrem tidak boleh berhenti meskipun di tengah masa pandemi Covid-19. Hal itu dilakukan agar angka kemiskinan mencapai 0 persen pada 2024.

Percepatan penanganan kemiskinan ekstrem harus dilaksanakan secara terintegrasi melalui kolaborasi intervensi. Juga memastikan intervensi di sektor pendidikan, kesehatan, dan air bersih dapat diterima. "Pertajam juga basis data untuk ketepatan target dan upaya percepatan," kata Hariyono.

Dalam upaya penanganan kemiskinan ini pemerintah harus melibatkan sektor swasta untuk berperan sebagai off 

taker produk kelompok miskin esktrem, sehingga dapat meningkatkan pendapatan.

Dari program tersebut, pemerintah telah menetapkan tujuh provinsi dan 35 kabupaten sebagai lokasi prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem

tahun 2021. Sementara, pada tahun

2022 di 25 Provinsi dan 212 kabupaten/kota.

Hariyono mengatakan, tugas dari pemerintah daerah yakni, menjadi koordinator pelaksanaan program pengentasan kemiskinan ekstrem agar pelaksanaan program antar OPD tidak tumpang tindih dan lebih tepat.

Kemudian, menjembatani koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program lintas OPD dan lintas kementerian termasuk kepada pihak swasta,masyarakat, dan perguruan tinggi.

"Lalu harus memastikan ketersediaan anggaran program pengentasan kemiskinan dan memastikan program tersebut tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah melalui sumber-sumber pendanaan yang sah (CSR, BUMD, NGO dan sebagainya)," katanya.

( Sudi Aji, Firda Asih )

Banner

Post A Comment: